Komisi X DPR Dorong Harmonisasi Program Pendidikan dalam RUU Sisdiknas untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di Indonesia
Jakarta, Maret.id — Penyusunan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) diharapkan dapat memperkuat sinergi antarkementerian dan lembaga. Seluruh program pendidikan direncanakan berjalan dalam satu kerangka sistem pendidikan nasional.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, menyatakan bahwa strategi harmonisasi diperlukan untuk meningkatkan integrasi penyelenggaraan pendidikan. Langkah ini sangat penting demi memenuhi kepentingan nasional.
Esti menegaskan bahwa setiap satuan pendidikan memiliki karakteristik masing-masing, namun semua harus tetap terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional. “Satu hal yang harus kita sepakati bersama adalah kekhususan dapat diakomodasi, tetapi tetap dalam satu sistem nasional,” ujarnya saat rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa, 23 Juni 2026.
Dia mencontohkan beragam model pendidikan yang saat ini ada, seperti pendidikan keagamaan, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, sekolah terintegrasi, dan sekolah reguler. Keberagaman ini, menurut Esti, tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan.
Esti menekankan pentingnya seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi. “Kepentingan pendidikan nasional harus menjadi prioritas utama,” tegasnya, mengajak seluruh kementerian dan lembaga untuk mengesampingkan ego sektoral.
Dalam pandangannya, tanggung jawab pendidikan harus diemban bersama oleh semua pihak. Esti juga menyoroti pentingnya regulasi yang jelas untuk memperjelas hubungan antarlembaga penyelenggara pendidikan. “Ini bukan soal siapa yang paling besar perannya, tetapi bagaimana semuanya bekerja untuk kepentingan pendidikan bangsa dan negara,” katanya.
