Jakarta, Maret.id — Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memberikan kepastian informasi dan perlindungan bagi masyarakat dalam menghadapi ancaman hantavirus untuk mencegah kepanikan publik. Puan menilai keterbukaan dan kecepatan penyampaian informasi menjadi kunci agar disinformasi dan kepanikan tidak menyebar lebih cepat daripada upaya penanganan penyakit.
Kepastian informasi sebagai upaya pencegahan kepanikan
Puan mengingatkan bahwa sensitivitas masyarakat terhadap isu kesehatan masih tinggi setelah pengalaman pandemi COVID-19. Oleh karena itu, setiap kemunculan kasus hantavirus perlu ditangani secara tenang, transparan, dan berorientasi pada perlindungan publik. Ia menegaskan pentingnya pemerintah menjaga kepercayaan publik melalui penyampaian informasi yang jelas mengenai pola penularan, kelompok rentan, langkah pencegahan, dan tingkat risiko bagi masyarakat umum.
“Tanpa penjelasan yang memadai, ruang disinformasi dan ketakutan dapat berkembang lebih cepat dibanding penanganan penyakit itu sendiri,” ujar Puan dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 11 Mei 2026. Ia menekankan bahwa sosialisasi tidak boleh hanya berupa penjelasan teknis yang sulit diakses, melainkan harus menyentuh langsung akar rumput.
Kesiapan fasilitas dan pengawasan kesehatan di daerah
Puan juga menyoroti kesiapan layanan kesehatan daerah dalam mendeteksi dan menangani penyakit secara cepat. Ia mendorong pemerintah memperkuat fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga medis, laboratorium, serta sarana penunjang lain yang diperlukan untuk deteksi dini dan pelaporan cepat. Menurut Puan, ancaman penyakit berbasis lingkungan sering muncul pertama kali di daerah dengan kapasitas layanan kesehatan dan pengawasan lingkungan yang belum merata, sehingga upaya antisipatif dan peningkatan kapasitas daerah menjadi prioritas.
Ia menyerukan langkah antisipasi yang terukur dan perlindungan nyata yang dapat dirasakan masyarakat, termasuk penguatan mekanisme pengawasan untuk mencegah potensi penularan virus.
Penutup
Puan menegaskan bahwa respons yang cepat, transparan, dan terkoordinasi antara pusat dan daerah diperlukan untuk meredam kekhawatiran publik sekaligus memastikan penanganan medis dan pencegahan berjalan efektif. Pemerintah diminta tidak hanya bereaksi terhadap kasus yang muncul, tetapi juga memperkuat kesiapan sistem kesehatan dan komunikasi risiko kepada masyarakat.
