Mas Dhito Siapkan Direksi BUMD Berkontrak Kinerja untuk Terdongkrak PAD Kediri, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Berkomitmen Mendukung Inisiatif Ini
Jakarta, Maret.id — Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, menegaskan bahwa kekosongan jabatan direktur di badan usaha milik daerah (BUMD) akan diisi oleh figur yang bersedia menandatangani kontrak kinerja.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi Pemerintah Kabupaten Kediri untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan memperkuat kemandirian fiskal di tengah tantangan efisiensi anggaran.
Komitmen tersebut disampaikan saat rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri, Selasa (23/6/2026), saat membahas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025. “Kemandirian fiskal akan terus diupayakan melalui peningkatan PAD,” tutus Hanindhito.
Ia menjelaskan berbagai langkah terencana sedang dipersiapkan, mulai dari intensifikasi potensi pendapatan hingga kemudahan pembayaran pajak secara daring. Optimalisasi basis data dan penguatan pengawasan digitalisasi pelaporan pajak oleh wajib pajak juga menjadi fokus.
Pemerintah Kabupaten Kediri selain itu juga aktif melakukan sosialisasi peraturan daerah tentang pajak dan retribusi, serta mengevaluasi regulasi terkait BUMD untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan daerah.
Dalam forum tersebut, Hanindhito mengungkapkan adanya kekosongan jabatan direktur di tiga BUMD: Margomulyo, Canda Bhirawa, dan PDAM. Figur yang akan mengisi jabatan ini harus siap bekerja dengan target terukur.
“Ini akan kita isi dengan orang-orang yang berani menandatangani kontrak kinerja. Jika dalam kurun waktu tertentu tidak bisa memenuhi target, maka akan mundur dengan sendirinya,” tegas Bupati yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kediri itu.
Mas Dhito menilai pentingnya skema kontrak kinerja untuk memastikan jabatan strategis di BUMD dipegang oleh individu yang profesional dan bertanggung jawab.
Melalui strategi ini, Pemerintah Kabupaten Kediri berharap kemandirian fiskal dapat diperkuat, sehingga dengan meningkatnya PAD, ruang fiskal akan semakin leluasa untuk mendukung program pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
