Konbes dan Munas NU Ploso Diwarnai Aksi Intimidasi serta Motif Kepentingan Pribadi di Kalangan Peserta dan Pengurus
Jakarta, Maret.id — Praktik intimidatif di kalangan Nahdlatul Ulama (NU) belakangan ini mendapatkan sorotan tajam dari berbagai pihak.
Penilaian ini diungkapkan oleh KH Muhammad Shofwan Taj, Pengasuh Pondok Pesantren Sembilangan di Bangkalan, Madura. Ia menyatakan bahwa NU kini berada dalam masa-masa krusial dan menghadapi tantangan serius terhadap marwah organisasi yang didirikan oleh para ulama dan wali Nusantara.
“Salah satunya terlihat saat sidang pleno III Konbes dan Munas NU di Ploso. Para preman organisasi bermanuver di depan masyayikh NU dan sesepuh pesantren,” tegas Lora Shofwan.
Menurutnya, tindakan yang tidak beradab tersebut melibatkan baik santri muda maupun yang sudah sepuh. “Bila itu ditiru generasi berikutnya, awan gelap akan terus menyelimuti NU,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa dinamika selama Konbes dan Munas NU menunjukkan gejala semakin menguatnya pragmatisme dan kapitalisasi di dalam jam’iyah. Perubahan ini tidak hanya terjadi di kalangan elite, tetapi juga mulai menjauhkan peran masyayikh dan sesepuh pesantren sebagai rujukan moral.
Kekhawatiran ini sudah diprediksi oleh pendiri NU, KH M. Hasyim Asy’ari. “Beliau pernah memberi peringatan mengenai potensi kerusakan organisasi jika pragmatisme dibiarkan berkembang,” ungkapnya.
Fatwa tersebut, yang dicantumkan dalam kitab Tanbih an-Nahdliyyin, memperingatkan tentang ancaman terhadap marwah dan perjuangan NU ketika kepentingan pragmatis menjangkiti jiwa organisasi. “Beruntunglah para pemimpin jam’iyah NU yang memperjuangkan kejayaan jam’iyah-nya,” imbuhnya menukil fatwa Mbah Hasyim Asy’ari.
Lora Shofwan menegaskan bahwa kerusakan dalam NU bukan disebabkan oleh warganya, tetapi oleh pemimpin. “Kerusakan ini berawal dari kepentingan untuk meraih kekuasaan yang tidak selaras dengan tujuan organisasi,” ujarnya.
NU, lanjutnya, kini tidak lagi berfungsi sebagai ‘rumah besar’ untuk semua anggotanya. “Sehingga, NU seolah dikuasai oleh mereka yang mengutamakan keuntungan pribadi,” dampaknya, menurut Lora Shofwan, adalah NU kehilangan perannya sebagai civil society yang hidup untuk melayani masyarakat.
Dinamika yang terlihat dalam Konbes dan Munas NU di Ploso mengungkapkan bahwa NU semakin terjebak dalam pusaran kekuasaan. “Kondisi ini tercermin dari keterlibatan sejumlah aktor yang memiliki kedekatan dengan struktur kekuasaan,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa selama pengurus PBNU masih terlibat dalam politik, maka NU akan kesulitan dalam membawa risalah dan kemaslahatan umat. “Coba lihat keputusan Muktamar ke-20 NU tahun 1954. NU jelas melarang pengurus merangkap jabatan politik,” pungkasnya.
