DPC Bojonegoro Terima Kunjungan KPU dan Tegaskan Kesiapan Sipol Serta Kuota Perempuan Menuju Pemilu 2024
Jakarta, Maret.id — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Bojonegoro mengadakan pertemuan dengan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro pada Rabu (24/06/2026). Pertemuan ini dilangsungkan di kantor sekretariat partai setempat.
DPC PDI Perjuangan Bojonegoro menunjukkan kesiapan penuh dalam hal pemutakhiran data Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) serta pemenuhan regulasi menjelang Pemilu 2029. “Kami siap untuk mendukung proses pemutakhiran data yang dibutuhkan,” tegas Bambang Sutriyono, Ketua DPC.
Bambang menghargai langkah KPU dalam menyosialisasikan regulasi sejak awal. Ia menegaskan bahwa internal partai yang dipimpinnya telah melampaui ketentuan kuota minimal 30 persen untuk keterwakilan perempuan. “Di DPC PDI Perjuangan Bojonegoro, keterwakilan perempuan kami sudah mencapai 39 persen,” tuturnya.
Bambang juga memastikan bahwa tata kelola administrasi partai telah berjalan sejalan dengan agenda SIPOL yang diperkenalkan oleh KPU. PDI Perjuangan Bojonegoro memahami pentingnya data yang akurat dalam mendukung partisipasi politik yang inklusif.
Meskipun menyambut baik kunjungan KPU, DPC PDI Perjuangan Bojonegoro memberikan penilaian kritis terhadap wacana evaluasi dan penataan daerah pemilihan (dapil) di Bojonegoro. Bambang menilai enam dapil yang ada saat ini masih relevan, mengingat baru diterapkan satu kali pada Pemilu 2024 lalu.
Ia meminta KPU untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan terkait penataan dapil. “Pemecahan atau penggabungan dapil bukanlah proses yang sederhana,” tegas Bambang. Ia menilai pertumbuhan jumlah penduduk di masa mendatang tidak akan memicu kebutuhan untuk mengubah struktur dapil secara drastis.
“Format enam dapil yang ada sekarang masih yang paling ideal,” sambungnya. Namun, jika kondisi penduduk berubah signifikan, PDI Perjuangan Bojonegoro siap berpartisipasi dalam pembahasan lebih lanjut.
Dalam konteks tersebut, Bambang menegaskan bahwa jika ada penambahan atau penataan dapil dalam forum Focus Group Discussion (FGD), partainya akan menyediakan argumen yang konstruktif untuk kepentingan pemetaan dapil yang objektif.
Di lain pihak, Komisioner KPU Bojonegoro Divisi Penyelenggaraan Teknis, Ariel Sharon, menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memberikan informasi lengkap kepada partai politik tentang regulasi Pemilu 2029.
Ariel menambahkannya, evaluasi penataan dapil mungkin diperlukan jika terdapat wilayah yang mengalami kondisi di bawah representasi ideal. “Namun, jika acuan datanya masih menggunakan basis tahun 2025, kemungkinan perubahan dapil akan sangat minim,” ungkapnya.
Ariel pun memberikan apresiasi terhadap kesiapan dan respons positif DPC PDI Perjuangan Bojonegoro dalam pertemuan tersebut.
