Jakarta, Maret.id — Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana memanggil manajemen perusahaan aplikasi ojek online (ojol) untuk mendiskusikan penataan parkir pengemudi di ibu kota. Langkah ini diambil karena masih banyak pengemudi ojol yang memarkirkan kendaraan di pinggir jalan dan trotoar, yang dapat mengganggu lalu lintas dan kenyamanan pejalan kaki.
Memadukan Tanggung Jawab Pemprov dan Perusahaan Ojol
Pramono menegaskan bahwa masalah parkir ini tidak bisa sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia mengungkapkan, perusahaan aplikasi yang memfasilitasi para pengemudi juga memiliki peran penting dalam mencari solusi.
“Saya sudah meminta untuk memanggil manajemen ojol untuk bersama-sama menangani ini. Enggak mungkin hanya Pemerintah DKI Jakarta yang menangani,” jelas Pramono di Jakarta Pusat, baru-baru ini.
Tantangan Parkir di Kawasan Jakarta
Jumlah pengemudi ojol yang sangat besar di Jakarta membuat persoalan parkir menjadi tantangan serius di berbagai kawasan. Salah satu contoh yang disoroti adalah kondisi di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, yang telah ditata dengan trotoar yang lebih lebar untuk kenyamanan pejalan kaki. Sayangnya, banyak area tersebut malah digunakan sebagai tempat parkir bagi kendaraan ojol saat menunggu pesanan.
Untuk mengatasi persoalan ini, Pemprov DKI Jakarta sedang menyiapkan skema penataan parkir yang lebih teratur. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah menyediakan lokasi khusus atau “enklave” sebagai titik tunggu bagi para pengemudi ojol.
Kebijakan Penataan Parkir Menyeluruh
Pramono menambahkan, kebijakan penataan parkir ini tidak hanya berlaku untuk pengemudi ojol, tetapi juga untuk seluruh sistem perparkiran di Jakarta. Pemprov DKI berencana melakukan pembenahan di area parkir gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, serta fasilitas umum lainnya.
Pemerintah bahkan akan mengevaluasi mekanisme parkir, termasuk kemungkinan penerapan valet parking di beberapa lokasi strategis. “Kita akan juga melakukan pengaturan parkir secara menyeluruh,” ungkapnya.
Upaya Penertiban yang Berkelanjutan
Pramono mengakui bahwa penertiban parkir liar harus dilakukan secara konsisten, meskipun sering mendapat kritik dari masyarakat. Ia juga menilai hasil dari upaya ini sudah mulai terlihat di beberapa kawasan, seperti di Blok M, Jakarta Selatan.
“Kondisi parkir di kawasan tersebut kini lebih tertata dibandingkan sebelumnya yang kerap dipenuhi kendaraan yang parkir sembarangan,” tuturnya. Ia berharap, dengan keterlibatan perusahaan aplikasi ojol, penataan parkir di Jakarta dapat berjalan lebih efektif dan menciptakan ruang publik yang lebih tertib serta nyaman bagi masyarakat.
Gubernur menyerukan agar seluruh jajaran Pemprov DKI tetap tegas dalam melakukan penertiban parkir liar. Namun, ia juga menekankan pentingnya pendekatan yang proporsional dan tidak berlebihan dalam melaksanakan kebijakan ini. Dengan langkah strategis ini, diharapkan Jakarta bisa menjadi kota yang lebih teratur dan bersih, serta meningkatkan pengalaman warga dan pengunjung.
