Jakarta, Maret.id — Strategi penguatan sistem keimigrasian Indonesia ditekankan oleh Hendarsam, Direktorat Jenderal Imigrasi. Tiga pilar utama dalam hal ini adalah peningkatan pemeriksaan perbatasan, pengawasan terhadap warga negara asing, serta integrasi layanan digital.
“Penguatan pemeriksaan perbatasan, pengawasan warga negara asing (WNA), serta integrasi layanan digital menjadi tiga pilar yang menopang sistem keimigrasian Indonesia,” tuturnya dalam keterangan tertulis, Rabu, 24 Juni 2026.
Hendarsam menjelaskan, di sektor pengamanan perbatasan, Direktorat Jenderal Imigrasi menjalankan analisis berbasis risiko melalui Passengers Analysis Unit (PAU) di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan Immigration Traffic Monitoring Center (ITMC) di tingkat pusat.
Efektivitas Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA), yang terintegrasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), juga disebutkan sebagai upaya yang berperan dalam penangkapan 210 WNA terkait kasus penipuan investasi daring di Batam pada awal Mei 2026.
Di hari yang sama, Hendarsam berpartisipasi dalam pertemuan bilateral dengan Department of Home of Affairs (DHA) Australia. “Saya hari ini berkesempatan berdialog dengan DHA Australia. Kebetulan momennya pas, kami usulkan agar untuk prosedur penerbitan Visa Kerja dan Liburan (Working Holiday Visa) untuk WNI, dapat secara proporsional dikelola oleh pemerintah Australia,” ujar Hendarsam.
Dalam konteks regional, Indonesia ditunjuk sebagai Voluntary Lead Shepherd (VLS) untuk isu Penyelundupan Manusia dalam implementasi Plan of Action (PoA) DGICM. Sementara itu, area kerja sama regional lainnya dipimpin oleh Kamboja, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam.
“Tantangan kejahatan lintas negara memerlukan penyelesaian yang terintegrasi. Melalui mandat Indonesia sebagai Lead Shepherd penanganan penyelundupan manusia, kami mendorong komitmen nyata seluruh anggota ASEAN untuk memperkuat pertukaran informasi intelijen dan penyelarasan teknologi demi kawasan yang lebih aman dan tangguh,” tegas Hendarsam.
