Jakarta, Maret.id — Kementerian Pariwisata menilai kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing pariwisata nasional. Kebijakan ini dianggap penting untuk menghadapi persaingan global yang semakin ketat dan meningkatkan aksesibilitas bagi wisatawan mancanegara.
Hasil kajian internasional
Kajian bersama World Travel & Tourism Council (WTTC) dan Oxford Economics menunjukkan BVK mampu mendorong peningkatan permintaan wisatawan mancanegara hingga 24 persen, serta mendukung terciptanya sekitar 400.000 lapangan kerja. Pada 2018, data studi tersebut bahkan mencatat lonjakan permintaan hingga 32,4 persen pada periode tertentu, yang menegaskan korelasi antara fasilitasi visa dan pertumbuhan kunjungan.
Perbandingan efektivitas kebijakan visa
WTTC juga menemukan bahwa kebijakan visa-free memberikan dampak lebih besar daripada beberapa bentuk fasilitasi visa lainnya, dengan peningkatan kedatangan rata-rata sebesar 16,6 persen per tahun bagi negara yang menerapkan kebijakan tersebut. Sementara itu, penambahan hambatan masuk berupa pembatasan visa berpotensi menurunkan kedatangan wisatawan hingga 29,3 persen, menurut analisis yang dikutip Kementerian Pariwisata.
Dampak ekonomi lokal dan lapangan kerja
Kementerian menyoroti efek multiplied dari peningkatan kunjungan wisatawan terhadap UMKM, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi lokal. Semakin mudah akses masuk bagi wisatawan, kata pejabat kementerian, semakin besar peluang transaksi ekonomi di destinasi, dari sektor penginapan dan kuliner hingga industri kreatif dan transportasi.
Pertimbangan keamanan dan resiprositas
Meskipun mengakui manfaat BVK, Kementerian Pariwisata menegaskan kebijakan visa harus dirumuskan dengan memperhatikan aspek keamanan, resiprositas, dan kepentingan nasional. Formulasi yang berimbang diperlukan agar fasilitas perjalanan tidak mengorbankan keselamatan nasional maupun keseimbangan kebijakan hubungan luar negeri.
Sinergi antar kementerian
Untuk itu, Kementerian menyerukan penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan visa yang optimal. Tujuannya adalah mencari pendekatan terpadu yang menjaga keamanan sekaligus memaksimalkan potensi ekonomi yang dapat dihasilkan dari arus wisatawan internasional.
Kementerian juga mengingatkan bahwa kebijakan visa bukan solusi tunggal; pembenahan infrastruktur, pelayanan publik, dan promosi destinasi tetap harus berjalan beriringan. Dengan kombinasi kebijakan fasilitasi perjalanan dan peningkatan kualitas layanan, Indonesia diharapkan dapat mempertahankan posisinya sebagai tujuan wisata yang kompetitif di panggung global.
Pernyataan resmi kementerian menutup bahwa upaya memperkuat BVK harus didukung data dan kajian mendalam, serta mempertimbangkan dinamika geopolitik dan tren perjalanan internasional. Keputusan akhir diharapkan lahir dari pertimbangan ekonomi, keamanan, dan kompromi kebijakan yang matang demi kepentingan bangsa.
