Jakarta, Maret.id — Sebuah dugaan serius terkait pengalihan titik demonstrasi oleh oknum polisi di Jakarta sedang menjadi sorotan. Uang yang dilaporkan diberikan untuk memindahkan demonstrasi dari Istana Presiden ke Gedung DPR/MPR di Senayan menimbulkan pertanyaan besar tentang integritas institusi keamanan.
“Polri harus melakukan investigasi untuk membuktikan benar atau tidaknya pernyataan tersebut,” kata Abdullah, Anggota Komisi III DPR Fraksi PKB. Ia menekankan pentingnya penyelidikan guna menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri.
Abdullah percaya Polri memiliki mekanisme internal yang memadai untuk mengusut dugaan ini secara profesional. Ia berharap setiap informasi yang berkembang dapat menangkap fakta yang objektif dan memadai.
Dugaan tersebut dapat meningkatkan spekulasi negatif di masyarakat jika tidak ditindaklanjuti. “Jika benar ada intervensi, berarti oknum tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya dan harus diberikan sanksi sesuai ketentuan disiplin dan kode etik yang berlaku,” tuturnya.
Anggota Badan Legislasi DPR RI tersebut menekankan bahwa pengungkapan tidak seharusnya berhenti pada pelaksana semata. “Aktor intelektual yang diduga berada di balik peristiwa ini juga harus diungkap,” imbuh Abdullah.
Masalah ini bermula dari aksi demonstrasi mahasiswa di Medan Merdeka Selatan pada 15 Juni 2026. Mereka menuntut pemerintah untuk mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta memberikan subsidi tambahan untuk pendidikan tinggi.
Setelah demonstrasi, perwakilan mahasiswa diterima oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden. Namun, polemik kembali muncul pada 22 Juni 2026.
Ketua BEM Fakultas Hukum UBK, Muhammad Abdi Maludin, mengakui menerima uang untuk mengalihkan lokasi aksi dari Istana Negara. Ia menyatakan telah menerima Rp20 juta dengan tujuan dipindahnya aksi demonstrasi tersebut, meski akhirnya rencana itu tidak berlangsung.
