Blitar, Maret.id — Bupati Blitar, Rijanto, menekankan pentingnya kecepatan dan responsivitas seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat dalam menindaklanjuti hasil evaluasi tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Staf Perangkat Daerah dan Camat yang berlangsung di Ruang Rapat Candi Penataran, Kantor Bupati Blitar pada Senin, 11 Mei 2026.
KPK sebagai lembaga yang berperan dalam pencegahan korupsi memberikan catatan-catatan penting yang seharusnya dijadikan momentum bagi pemerintahan daerah untuk memperkuat tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam arahannya, Rijanto mengingatkan agar hasil evaluasi tidak hanya menjadi formalitas, tetapi diaplikasikan dalam langkah nyata untuk perbaikan manajemen pemerintahan.
Rijanto menyerukan agar semua jajaran pemerintahan tidak bersikap lamban dan segera merespons setiap catatan hasil evaluasi. Menurutnya, penguatan sistem pemerintahan yang tertib dan profesional adalah fondasi penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. “Ini menjadi kesempatan bagi Pemerintah Kabupaten Blitar untuk terus membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik, lebih tertib, dan semakin profesional,” tegas Rijanto.
Rapat yang dihadiri para kepala OPD dan camat berlangsung dalam suasana serius, di mana mereka dengan cermat mencatat poin-poin evaluasi yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Sebelumnya, KPK bersama Inspektorat Kabupaten Blitar telah melakukan monitoring dan evaluasi lapangan pada tanggal 4-5 Mei 2026. Kegiatan ini berfokus pada verifikasi dan validasi sejumlah program pembangunan dan bantuan pemerintah di wilayah Blitar.
Beberapa lokasi yang menjadi objek pemantauan termasuk pembangunan gedung perpustakaan, talud pengaman jalan, program Rumah Tangga Layak Huni (RTHL), serta kelompok tani penerima hibah kambing. Langkah monitoring ini dianggap esensial untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai dengan ketentuan dan dapat memberi dampak positif yang diharapkan.
Rijanto menekankan bahwa hasil evaluasi KPK perlu dimaknai sebagai sarana introspeksi bagi semua perangkat daerah. “Pembangunan daerah tidak hanya diukur dari capaian fisik semata, tetapi juga dari kualitas tata kelola dan kedisiplinan administrasi,” tambahnya. Pentingnya pengawasan yang baik dalam membangun pemerintahan yang bersih dan efektif menjadi fokus utama dalam arahan Rijanto.
Dengan mengisi rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Blitar menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tata kelola pemerintahan dari KPK, sekaligus memperkuat sinergi antarperangkat daerah. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik. Rijanto berharap dengan langkah-langkah proaktif dan evaluasi yang berkelanjutan, peta arah pembangunan daerah bisa lebih jelas, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Dengan semangat kolaborasi dan komitmen yang kuat dari setiap elemen pemerintahan, harapannya Blitar bisa menjadi contoh dalam implementasi prinsip-prinsip good governance di Indonesia. Keberhasilan ini tidak hanya akan dirasakan oleh pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat yang menjadi otoritas utama dalam menilai keberhasilan tata kelola pemerintahan.
