Jakarta, Maret.id — Komisi IV DPR RI mengumumkan temuan mengejutkan terkait pemanfaatan hutan di Jawa Barat. Sebanyak 33 perusahaan diketahui menggunakan kawasan hutan seluas 600 ribu hektar tanpa izin resmi.
Temuan ini merupakan hasil investigasi dari Panitia Kerja (Panja) Alih Fungsi Lahan yang dibentuk oleh Komisi IV DPR RI. “Kawasan hutan tanpa izin tidak hanya berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga berdampak pada menurunnya fungsi hutan sebagai daerah tangkapan air,” ujar Darori Wonodipuro, Anggota Komisi IV DPR RI.
Meskipun demikian, Komisi IV memberikan apresiasi terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah mengambil langkah untuk membatasi ekspansi aktivitas pertambangan. “Gubernur Jawa Barat sudah melarang adanya tambang-tambang baru. Ini salah satu langkah untuk membantu menyelesaikan permasalahan kawasan hutan di Jawa Barat,” tambah Darori dalam keterangan persnya.
Darori juga menyoroti masih adanya praktik perburuan liar yang mengancam kelestarian satwa di wilayah tersebut. Aktivitas ini jelas melanggar ketentuan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. “Sekarang membunuh satwa yang dilindungi dapat dipidana hingga lima tahun. Kami berharap ada efek jera sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat,” kata Darori.
Komisi IV DPR RI berkomitmen untuk mendorong perbaikan mekanisme penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan. Salah satu usulan adalah mengubah skema pinjam pakai kawasan hutan menjadi sewa pakai. “Dengan perubahan aturan tersebut, diharapkan terdapat tanggung jawab yang lebih jelas terhadap pemulihan lingkungan,” ucapnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2025 untuk mengendalikan alih fungsi lahan hutan. Aturan ini menjadi langkah proaktif dalam menjaga keberlanjutan area hutan di Jawa Barat.
