Kepulauan Sitaro, Maret.id — Sejumlah warga Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) mendatangi kantor kejaksaan setempat untuk mempertanyakan proses hukum yang menjerat Bupati Sitaro, Chyntia Ingrid Kalangit, sekaligus menuntut agar Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara mengundurkan diri menyusul beredarnya foto pertemuan yang diduga melibatkan mantan bupati dan anggota DPRD Sulawesi Utara, Toni Supit — yang disebut-sebut sebagai lawan politik Kalangit dalam Pilkada 2024.
Aksi Damai dan Tuntutan Warga
Warga yang datang membawa aspirasi secara damai meminta agar penanganan kasus berjalan adil, objektif, dan terbebas dari kepentingan politik. Koordinator lapangan aksi, Julian Papona, menekankan tuntutan transparansi dalam proses hukum dan kekhawatiran munculnya kesan keberpihakan akibat beredarnya foto pertemuan antara unsur kejaksaan dengan figur politik yang terkait dinamika pilkada.
“Kami datang secara damai. Kami berharap proses hukum berjalan transparan dan tidak menimbulkan kesan adanya keberpihakan politik,” ujar Julian Papona dalam orasinya.
Tanggapan Kejaksaan Negeri Sitaro
Kepala Kejaksaan Negeri Sitaro, Anang Suhartono, menerima perwakilan massa aksi dan menyatakan seluruh aspirasi akan diteruskan ke pimpinan di tingkat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Anang menegaskan pihaknya menghargai penyampaian pendapat secara damai dan akan menindaklanjuti keluhan masyarakat sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kami menerima dan menghargai aspirasi yang disampaikan masyarakat secara damai,” kata Anang Suhartono, seraya memastikan komunikasi dengan kantor kejaksaan tingkat provinsi untuk penanganan lebih lanjut.
Warga menuntut kepastian bahwa proses hukum terhadap pejabat daerah berlangsung tanpa campur tangan politik dan berharap adanya klarifikasi resmi dari pihak berwenang terkait foto yang menjadi pemicu protes. Kejaksaan Negeri Sitaro menyatakan akan membawa aspirasi tersebut ke pimpinan Kejaksaan Tinggi untuk ditindaklanjuti.
