Jakarta, Maret.id — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah saat ini tengah menata jumlah dan tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah ini bertujuan untuk menciptakan perusahaan negara yang lebih efisien, transparan, dan produktif.
Dalam pernyataannya, Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah telah menutup lebih dari 200 BUMN dari total lebih seribu yang ada sebelumnya. Ke depan, jumlah BUMN akan terus disederhanakan hingga mencapai sekitar 250 perusahaan.
“Dari seribu lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200, nantinya kita akan bikin tinggal 300 lah. Bagaimana Pak Dony, ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250,” ujar Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) Tahun 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Minggu, 28 Juni 2026.
Menurut Presiden, penyederhanaan ini diperlukan agar anggaran negara tidak terbuang untuk membiayai struktur organisasi yang tidak produktif. Pemerintah ingin memastikan setiap BUMN memberikan manfaat nyata untuk masyarakat.
“Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup, 750 dirut, 750 direksi kali 4 atau kali 5, 750 komisaris kali 10. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa, ini uang rakyat semua, perusahaan tidak untung hanya bayar overhead,” ucap Presiden.
Presiden menargetkan bahwa proses pembenahan BUMN dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Hal ini diharapkan dapat membuat perusahaan negara beroperasi lebih profesional dan mendukung pembangunan nasional secara optimal.
“Kita mau sekarang rasional, efisien. Dan ini kita buktikan, dan ini kita lakukan, saya minta dalam tahun ini harus selesai,” ujar Kepala Negara.
“Dalam 2 tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat,” tambahnya. Penataan BUMN dinilai pemerintah sebagai langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi nasional.
