Jakarta, Maret.id — Pemerintah Indonesia mendorong penguatan ekosistem pangan desa melalui kolaborasi dengan Perkumpulan Aparatur Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sinergi ini bertujuan mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa desa memainkan peran penting dalam pembangunan pangan nasional. “Kami mengapresiasi PAPDESI sebagai mitra strategis pemerintah membangun desa. Sinergi ini memperkuat Program Makan Bergizi Gratis dan ketahanan pangan nasional,” ucap Zulkifli dalam acara Penandatanganan Surat Dukungan Asta Cita Presiden di Kabupaten Semarang, Sabtu, 27 Juni 2026.
Zulkifli menambahkan bahwa MBG membuka peluang pasar bagi petani melalui kerja sama dengan KDMP dan BUMDes. Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong setiap SPPG untuk bermitra dengan 15 pemasok lokal.
Saat ini, Program MBG telah melayani sekitar 63,2 juta penerima manfaat. Tercatat, sebanyak 148.528 pemasok lokal mendukung program ini.
Pemasok terdiri atas 13.684 koperasi, 1.475 BUMDes, 63.189 UMKM, dan 720 KDMP, dengan sisanya berasal dari 69.294 pemasok lokal lainnya. Selain pemasokan pangan, KDMP juga menyalurkan LPG, pupuk bersubsidi, dan beras SPHP.
Hingga 26 Juni 2026, seluruh 83.383 KDMP telah berbadan hukum. Sebanyak 79.701 di antaranya telah memiliki akun SIMKOPDES, dan 60.756 memiliki Nomor Induk Berusaha.
Kajian dari Dewan Ekonomi Nasional memperkirakan bahwa belanja pangan program ini dapat mencapai antara Rp69,4 triliun hingga Rp172,2 triliun. Program ini juga berpotensi menciptakan sekitar 1,2 juta lapangan kerja.
