Jakarta, Maret.id — Panitia SNPMB 2026 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi X DPR RI baru-baru ini melaporkan bahwa pada tahun 2025, terdapat 60.131 peserta didik yang tidak mendaftar ulang.
Pada tahun 2026, saat ini tercatat ada 113.000 mahasiswa yang diterima tetapi belum melakukan daftar ulang, menunggu data seleksi mandiri.
“60 ribu mahasiswa yang tidak daftar ulang ini sangat banyak. Saya mendorong kampus untuk membuat UKT berkeadilan sejak daftar ulang sehingga dapat memudahkan peserta,” tutur Reni, anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), pada 29 Juni 2026.
Proses sanggahan terkait penetapan UKT, yang umumnya hanya bisa dilakukan pada semester yang sedang berjalan, dianggap tidak memadai oleh Reni. Dia menyatakan bahwa peserta sangat membutuhkan keringanan sejak awal.
Reni mendorong penyelenggara pendidikan tinggi baik negeri maupun swasta untuk membuka ruang sanggahan atas penetapan UKT dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) sesuai kondisi ekonomi peserta. “Kampus harus membuka ruang bagi peserta untuk mengajukan sanggahan dalam penetapan UKT dan IPI sejak awal masuk kuliah, sehingga peserta bisa mendapatkan keringanan sejak awal,” tegas Reni.
Politikus PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Timur I (Surabaya–Sidoarjo) ini juga berharap proses verifikasi dapat dilakukan secara lebih komprehensif, dengan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan bukan hanya kelengkapan dokumen administrasi.
“Verifikasi harus benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga. Dengan demikian, keputusan mengenai UKT maupun biaya pendidikan lain akan lebih adil dan tepat sasaran,” imbuh Reni.
Ia menegaskan bahwa peningkatan akses pendidikan tinggi merupakan investasi strategis bagi pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.
“Seluruh pemangku kepentingan perlu memastikan tidak ada calon mahasiswa yang kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan hanya karena kendala ekonomi,” pinta Reni.
“Pendidikan tinggi harus dapat diakses oleh seluruh anak bangsa yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk belajar. Jangan sampai persoalan biaya menjadi penghalang lahirnya generasi unggul Indonesia,” pungkasnya.
