Jakarta, Maret.id — Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mengingatkan pemerintah untuk tidak mengulangi kesalahan dalam pelaksanaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Hal ini berkaitan dengan pengalaman negatif dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Said Abdullah mengungkapkan pentingnya persiapan matang untuk program Kopdes Merah Putih agar tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud. Ia mengungkapkan bahwa saat ini persiapan program tersebut belum sepenuhnya siap.
“Mulai sekarang, mumpung masih awal, jangan sampai terjadi seperti tata kelola Badan Gizi Nasional. Tata kelola Koperasi Desa Merah Putih harus betul-betul dipersiapkan dengan matang,” ucap Said Abdullah.
Lebih lanjut, laporan Panja Transfer ke Daerah (TKD) mencatat adanya risiko gagal bayar pada implementasi Kopdes Merah Putih. Potensi ini dapat menyedot kapasitas Dana Desa dan mengganggu pembangunan wilayah desa.
“Panja merekomendasikan penyiapan kebijakan mitigasi risiko yang memadai. Sehingga Dana Desa tidak tersedot untuk menutup risiko tersebut,” ujar Said.
Kopdes Merah Putih merupakan salah satu program utama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui sistem koperasi dan gotong royong, sesuai dengan amanah UUD 1945 pasal 33 tentang koperasi.
Saat ini, program Kopdes Merah Putih telah memasuki fase pembentukan badan hukum koperasi dan pembangunan gedung koperasi. Calon kepala atau manajer koperasi sedang menjalani pelatihan dasar militer selama 45 hari di 67 satuan militer di seluruh Indonesia.
Diketahui, dalam pelatihan tersebut, lima orang peserta dilaporkan meninggal dunia karena kelelahan. Pendanaan awal untuk Kopdes Merah Putih bersumber dari sisa anggaran lebih (SAL APBN) yang disimpan di bank pemerintah (Himbara).
Himbara akan menyalurkan modal kepada Kopdes Merah Putih. Setiap koperasi akan dapat mengajukan pinjaman modal sebesar Rp3 miliar dengan bunga 6%.
