Jakarta, Maret.id — Tiga inovasi pelayanan publik dari Indonesia menerima penghargaan internasional pada ajang United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2026 yang berlangsung di Tbilisi, Georgia.
Instansi pemerintah yang mendapat penghargaan adalah Pemerintah Kota Parepare dengan inovasi Berdaya Srikandi untuk Srikandi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri melalui inovasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Badan Geologi dengan inovasi MAGMA Indonesia.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, memberikan apresiasi kepada semua instansi yang menerima penghargaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini. “Selamat kepada Kota Parepare, kolaborasi BPKP dan Kemendagri, serta Kementerian ESDM yang sudah menerima penghargaan di UNPSA 2026. Ini sesuatu yang sangat membanggakan karena inovasi tersebut menjadi bukti instansi pemerintah tidak bekerja business as usual, tapi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ucap Rini.
Inovasi Berdaya Srikandi berhasil meraih predikat pemenang dalam kategori Layanan Publik Responsif Gender. Dua inovasi lainnya mendapat pengakuan Honourable Mention, yaitu Siskeudes dari BPKP dan Kemendagri dalam kategori Lembaga Publik yang Transparan dan Akuntabel untuk Mencapai SDGs.
Inovasi MAGMA Indonesia milik Kementerian ESDM terpilih dalam kategori Menyediakan Layanan Inklusif dan Merata untuk Menghindari Tertinggal. Pengakuan ini menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik Indonesia telah mendapatkan pengakuan di tingkat global.
“Pengakuan internasional atas inovasi pelayanan publik Indonesia menunjukkan bahwa kita memiliki praktik baik yang pantas untuk dijadikan contoh baik di dalam maupun luar negeri. Namun, tantangan ke depan adalah memastikan agar inovasi ini tidak berhenti sebagai praktik individu,” kata Rini.
Menteri Rini menilai penghargaan ini sebagai momentum untuk memperkuat pembinaan, dokumentasi, replikasi, dan perluasan dampak inovasi pelayanan publik secara nasional.
