Tangerang Selatan, Maret.id — Pemerintah Kota Tangerang Selatan menghadapi tantangan serius terkait dengan krisis tenaga pendidik di sekolah negeri. Banyaknya guru yang pensiun belum diimbangi dengan jumlah tenaga pengajar baru, yang membuat sistem pendidikan di daerah ini terancam.
Krisis Tenaga Pengajar di Sekolah Negeri
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, Deden Deni, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya menghadapi kekurangan tenaga pengajar yang cukup signifikan. “Tak sedikit pegawai tata usaha dan guru bimbingan dan konseling harus merangkap tugas mengajar di kelas,” ucapnya baru-baru ini. Di tengah penurunan jumlah guru, kebutuhan pendidikan tetap harus dipenuhi agar proses belajar mengajar tidak terhenti.
Pernyataan Deden semakin menguatkan bahwa kondisi ini diperburuk oleh kebijakan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Kebijakan ini melarang rekrutmen pegawai non-ASN, sehingga pemerintah daerah harus berupaya memaksimalkan sumber daya yang ada, meskipun situasinya tidak ideal.
Staf Administrasi Menggantikan Peran Guru
Akibat kebijakan tersebut, sejumlah staf administrasi yang seharusnya mengurus tata kelola sekolah kini terpaksa mengajar di kelas. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri, mengingat banyak dari mereka tidak memiliki latar belakang pendidikan formal di bidang pengajaran. Namun, Deden menegaskan bahwa meskipun dalam situasi darurat, kualitas pendidikan harus tetap terjaga.
“Kita sedang berjalan di jalan sempit. Tapi anak-anak tidak bisa menunggu,” ujar Deden, mengekspresikan urgensi situasi yang dihadapi.
Perhatian dari Pemerintah Daerah
Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, menjelaskan bahwa kebutuhan tenaga pendidik terus menjadi perhatian serius. Bertambahnya jumlah guru yang pensiun membuat pemerintah daerah harus segera mencari solusi untuk menjaga kelangsungan proses belajar mengajar.
“Pembentukan strategi untuk menghadapi kebutuhan ini sangat penting. Terlebih lagi, jumlah pengawas sekolah sangat terbatas, dengan satu pengawas untuk ratusan sekolah dasar,” jelas Pilar. Dia menambahkan bahwa situasi ini mengharuskan pemerintah daerah untuk dapat melakukan kerja sama yang lebih baik dengan pemerintah pusat agar proses perekrutan guru bisa kembali berjalan.
Upaya Koordinasi dengan Pusat
Pilar juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat mengenai kebutuhan tenaga pengajar. Dia berharap akan ada kelonggaran dalam regulasi yang memungkinkan rekrutmen guru baru sesuai dengan sertifikasi yang diharapkan.
“Diharapkan kita bisa mendiskusikan dengan pemerintah pusat agar ada solusi yang lebih fleksibel,” ungkap Pilar.
Krisis tenaga pendidik di Tangerang Selatan jelas menjadi tantangan besar, dan langkah strategis yang konkrit dibutuhkan untuk memastikan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak di daerah ini. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan pusat, diharapkan masalah ini dapat segera teratasi.
