Jakarta, Maret.id — Penyuluh Pajak Ahli Madya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Eddy Triono, menyarankan agar pekerja menunggu hingga masa pensiun sebelum mencairkan dana Jaminan Hari Tua (JHT).
Hal ini bertujuan agar mereka dapat memperoleh tarif pajak yang lebih ringan. Pencairan dana JHT saat masih aktif bekerja akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan tarif progresif yang lebih tinggi.
“Sebaiknya pada saat masih aktif bekerja, jangan cairkan JHT-nya. Karena tarifnya progresif. Tunggu sampai pensiun, nanti pajaknya kecil,” tuturnya dalam media briefing di kantor DJP, Jakarta pada Selasa, 30 Juni 2026.
Eddy menjelaskan, jika peserta tidak menarik sebagian manfaat JHT sebelum pensiun, seluruh dana yang diterima akan dikenakan tarif PPh Pasal 21 final sesuai ketentuan. Untuk pencairan hingga Rp50 juta, tarif pajaknya 0 persen, sedangkan untuk nilai di atas Rp50 juta, dikenakan tarif final 5 persen.
“Maka tarif PPh final 0 dan 5 persen akan dikenakan pada seluruh manfaat JHT yang dibayarkan saat pegawai sudah memasuki pensiun,” imbuh Eddy.
Ia memberikan contoh seorang pekerja yang mencairkan seluruh saldo JHT sebesar Rp130 juta setelah pensiun hanya akan dikenakan pajak final sebesar Rp4 juta. Rinciannya, Rp50 juta pertama bebas pajak, sedangkan Rp80 juta sisanya dikenakan tarif final 5 persen.
“Jika pegawai tidak pernah mengambil sebagian manfaat JHT saat aktif bekerja, maka saat pensiun, ia akan langsung menerima Rp130 juta dengan PPh final sesuai PP 68,” jelas Eddy.
Menurutnya, skema ini dirancang untuk memberikan insentif bagi pekerja yang mempertahankan dana JHT hingga masa pensiun. Sebaliknya, jika peserta mencairkan sebagian dana JHT saat masih aktif bekerja, pencairan akan dikenakan PPh Pasal 21 dengan tarif progresif sesuai Pasal 17 Undang-Undang PPh.
Sebagai ilustrasi, seorang pekerja yang telah bekerja lebih dari 10 tahun dan mencairkan sebagian saldo JHT sebesar Rp10 juta pada Januari 2024 saat masih aktif dikenakan PPh Pasal 21 sebesar 5 persen. Pajak tersebut bersifat tidak final dan akan diperhitungkan dalam kewajiban pajak tahunan.
Ketika pekerja tersebut memasuki pensiun pada Mei 2026 dan mencairkan sisa saldo JHT sebesar Rp120 juta, pencairan itu kembali dikenakan PPh Pasal 21 final sesuai PP Nomor 68 Tahun 2009. Dari jumlah tersebut, Rp50 juta pertama dibebaskan dari pajak, sedangkan Rp70 juta sisanya dikenakan tarif final 5 persen.
“Coba jika ambilnya besar, yang sudah melewati bracket berikutnya, misalnya ambil Rp70 juta. Itu jelas akan kena pajak lebih tinggi karena sudah melewati batas.” tegas Eddy.
