Operasi keamanan di Tepi Barat menewaskan 54 anak Palestina, memanas ketegangan regional!
Jakarta, Maret.id — Lembaga hak asasi manusia Israel, B’Tselem, melaporkan 54 anak dan remaja Palestina tewas di Tepi Barat sepanjang 2025. Laporan itu menempatkan angka korban anak dalam satu tahun sebagai bagian dari tren kekerasan yang terus meningkat di wilayah tersebut.
Jumlah korban dan konteks historis
B’Tselem menyatakan angka 54 korban anak pada 2025 merupakan tingkat kematian anak tertinggi sejak pendudukan Israel atas Tepi Barat pada 1967. Dalam rentang 7 Oktober 2023 hingga 28 Juni 2026, total warga Palestina yang tewas di Tepi Barat tercatat mencapai 1.086 orang.
Dari total korban tersebut, 241 di antaranya adalah anak-anak, hampir seperempat dari jumlah kematian yang terdokumentasi. Angka-angka ini menggambarkan eskalasi kekerasan yang berdampak signifikan pada populasi sipil, khususnya anak-anak dan remaja.
Rincian kasus dan hambatan medis
B’Tselem juga melaporkan adanya hambatan serius terhadap upaya medis, di mana hampir seperempat kasus yang didokumentasikan sepanjang 2025 menunjukkan tim medis mengalami penundaan atau dihalangi dalam memberikan pertolongan kepada anak-anak yang terluka. Hambatan akses pelayanan kesehatan ini memperburuk kondisi korban dan menimbulkan risiko kematian yang lebih tinggi.
Kondisi lapangan yang dilaporkan mencakup penundaan evakuasi pasien, pembatasan akses ke lokasi kejadian, serta intervensi yang menghalangi staf medis untuk bekerja secara aman. Situasi ini menimbulkan keprihatinan terhadap pelanggaran hak atas kesehatan dan keselamatan bagi warga sipil.
Tahanan jenazah dan penuntutan
Laporan menyebutkan otoritas Israel masih menahan jenazah 18 dari 54 anak Palestina yang tewas selama 2025. Praktik penahanan jenazah ini menambah penderitaan keluarga korban dan memicu kecaman dari organisasi kemanusiaan.
Selain itu, B’Tselem mencatat belum ditemukan dakwaan yang diajukan oleh otoritas Israel terkait kematian warga Palestina di Tepi Barat sejak Oktober 2023, termasuk kasus yang melibatkan anak-anak. Ketiadaan proses penuntutan menimbulkan tuduhan impunitas dan menghambat usaha pencarian keadilan.
Reaksi dan implikasi hukum
Kondisi ini diperkirakan akan meningkatkan tekanan internasional terhadap kebutuhan penyelidikan independen dan akuntabilitas atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Lembaga-lembaga HAM menyerukan penyelidikan serius serta langkah-langkah hukum untuk memastikan perlindungan warga sipil dan pencegahan pelanggaran lebih lanjut.
Pengamat hukum dan organisasi hak asasi manusia menilai bahwa tanpa penuntutan yang kredibel dan transparan, siklus kekerasan dan penderitaan sipil berisiko berlanjut. Isu ini juga berpotensi memperburuk citra dan posisi politik pihak-pihak yang terlibat di mata komunitas internasional.
Laporan B’Tselem menambah serangkaian dokumentasi yang menyoroti dampak konflik terhadap populasi non-kombatan di Tepi Barat. Para pemangku kepentingan di tingkat lokal dan internasional diimbau untuk merespons dengan langkah-langkah perlindungan kemanusiaan dan proses hukum yang independen demi menghentikan angka korban, khususnya di kalangan anak-anak.
