Jakarta, Maret.id — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berkomitmen untuk mempercepat transformasi digital bantuan sosial menuju sistem nasional yang berkelanjutan.
Hal ini disampaikan oleh Menteri PANRB Rini Widyantini dalam Rapat Koordinasi Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) pada Selasa, 30 Juni 2026. Rini menyebutkan bahwa uji coba digitalisasi bantuan sosial di 42 kabupaten/kota, termasuk Kota Batam dan Provinsi Bali, memberikan pembelajaran penting terkait transparansi dalam penyaluran bantuan sosial.
“Pemerintah perlu memastikan agar transformasi digital ini berlanjut secara sistematis,” kata Rini. Menurutnya, hal ini mencakup penguatan regulasi, penataan proses bisnis, kesiapan teknologi digital, dan interoperabilitas data.
“Transformasi digital bantuan sosial tidak berhenti pada inovasi, tetapi menjadi sistem yang kokoh dan berkelanjutan,” ujar Rini. Dia menekankan pentingnya memastikan keberlanjutan melalui kebijakan dan kolaborasi yang solid setelah hasil uji coba.
Ada beberapa fokus tindak lanjut yang perlu dikawal menuju operasional nasional. Pertama, penguatan tata kelola dan kelembagaan melalui organisasi pengelola portal perlindungan sosial dan peran lintas kementerian serta lembaga.
Kedua, penguatan kebijakan dan regulasi, termasuk percepatan pengesahan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemerintah Digital. Selain itu, proses bisnis penyaluran bantuan sosial disederhanakan dari sembilan tahapan menjadi tiga tahapan utama.
“Portal perlindungan sosial harus siap secara teknis untuk beroperasi pada skala nasional,” tambahnya. Dalam implementasi di daerah, Menteri Rini menekankan dukungan dari aktor-aktor lapangan untuk pendataan yang lebih efektif.
Kementerian PANRB berharap dapat menjawab tantangan dalam mendukung kelompok rentan selama proses pendataan dan penyaluran bantuan sosial.
