Jakarta, Maret.id — Rapat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan yang ke-59 berlangsung di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Rabu, 1 Juli 2026. Rapat dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri, didampingi Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto serta beberapa kader partai lainnya.
Megawati berbincang singkat dengan Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga dan Bintang Puspayoga sebelum memulai rapat. Hasto menjelaskan bahwa hasil rapat akan menjadi amanat partai melalui instruksi resmi dari DPP PDIP.
“Melalui instruksi ini, partai menegaskan kesiapsiagaan penuh dalam mengantisipasi potensi fenomena El Nino dan ancaman musim kemarau panjang,” kata Hasto dalam keterangannya, Rabu, 1 Juli 2026. Data terbaru dari Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah menunjukkan urgensi penanganan krisis ini.
Fenomena El Nino diprediksi akan berlangsung lebih dari setahun, mulai Mei 2026 hingga Mei 2027. Anomali kenaikan suhu di Samudra Pasifik berpotensi serius memicu kekeringan ekstrem, yang berdampak pada produksi pangan dan inflasi nasional.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengonfirmasi bahwa El Nino aktif di Indonesia sejak Mei 2026. Situasi ini berisiko ganda, dengan dampak kekeringan yang diperkirakan bersamaan dengan siklus musim hujan.
Hingga akhir Juni 2026, BMKG mencatat bahwa beberapa wilayah di Indonesia telah memasuki zona musim kemarau. Di Bali dan Nusa Tenggara, 69 dari 75 zona mengalami kekeringan, sedangkan di Pulau Jawa, 140 dari 193 zona terdampak.
“Ancaman nyata terhadap pangan dan ketersediaan air akibat fenomena ini yang mendasari Ibu Megawati dan Partai untuk bergerak cepat melakukan mitigasi,” sambung Hasto. DPP PDI Perjuangan telah mengeluarkan Instruksi No. 1110/IN/DPP/2026 untuk menggerakkan “Tiga Pilar Partai” dalam menjalankan delapan poin aksi tanggap darurat.
Langkah-langkah tersebut termasuk edukasi penghematan air dan pembangunan sarana penampung air, mitigasi kekeringan, dan perlindungan sektor pertanian. “Kami akan mendorong pola tanam adaptif sekaligus memantau ketahanan pangan,” tambah Hasto.
Menurutnya, instruksi ini memperkuat kebijakan lingkungan PDI Perjuangan yang telah tertera dalam Surat Instruksi No. 180/IN/DPP/2025, yang menggariskan penataan sumber daya air. “Ini menjadi bukti nyata bahwa PDI Perjuangan tidak hanya bergerak saat bencana tiba,” tutup Eriko Sotarduga.
