Jakarta, Maret.id — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pada Kamis, 3 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan program pemerintah pusat dan daerah demi mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menekankan pentingnya sektor kelautan sebagai sumber protein di masa depan. Pertumbuhan jumlah penduduk global mengharuskan adanya peningkatan kebutuhan protein yang signifikan, termasuk ikan.
Diperkirakan, populasi dunia akan meningkat dari 8,23 miliar jiwa pada 2025 menjadi 9,7 miliar jiwa pada 2050. Kebutuhan akan protein, termasuk ikan, diprediksi meningkat hingga 67 persen. “Laut merupakan sumber protein dan kehidupan yang strategis. Pembangunan harus dimulai dari desa pesisir sebagai pusat ekonomi biru,” ucap Trenggono.
KKP akan melaksanakan lima kebijakan ekonomi biru sebagai strategi pembangunan berkelanjutan. Kebijakan tersebut dirancang untuk menyeimbangkan aspek ekologi dan pertumbuhan ekonomi.
Lima kebijakan tersebut mencakup perluasan kawasan konservasi laut dan penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Selain itu, terdapat pengembangan budidaya berkelanjutan, pengawasan pesisir, serta upaya pengurangan sampah plastik di laut.
Pemerintah juga melaksanakan enam program prioritas di sektor kelautan dan perikanan. Program-program ini bertujuan untuk memperkuat produksi, meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan menjaga ketahanan pangan nasional.
Enam program tersebut termasuk Kampung Nelayan Merah Putih dan budidaya ikan darat tematik. Selain itu, pemerintah sedang mempercepat swasembada garam dan revitalisasi tambak di Pantai Utara Jawa.
Program pembangunan kawasan tambak udang terintegrasi di Waingapu, Nusa Tenggara Timur, juga sedang digalakkan. Upaya modernisasi armada kapal perikanan nasional pun didorong.
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, menyatakan dukungan DPR terhadap penguatan sektor kelautan. Dukungan tersebut diberikan melalui fungsi legislasi, penganggaran, serta pengawasan.
Komisi IV telah menyetujui pagu indikatif KKP sebesar Rp15,6 triliun untuk Tahun Anggaran 2027. Anggaran ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp13 triliun. “Dukungan itu penting agar program nasional menjawab kebutuhan daerah,” kata Titiek Soeharto.
Titiek juga mengimbau pemerintah daerah untuk menjaga keberlanjutan semua program KKP. Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat pesisir.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengajak semua kementerian untuk memperkuat transformasi sektor kelautan. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan nelayan merupakan tanggung jawab besar pemerintah. “Yang kita urus sekarang adalah nelayan. Kalau kita bantu nelayan, itu menjadi amal saleh,” ucap Zulkifli Hasan.
