Jakarta, Maret.id — Pemerintah Indonesia sedang menyusun Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Perlindungan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat jaminan keselamatan, perlindungan hukum, dan kesejahteraan para tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas mereka.
Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan, Yuli Farianti, menegaskan bahwa meskipun sudah ada perundang-undangan, pengaturan perlindungan tenaga kesehatan akan diperkuat melalui Perpres ini. “Pemerintah pusat saat ini untuk memperkuat telah menyusun rancangan Peraturan Presiden tentang perlindungan, keamanan, keselamatan tenaga medis dan tenaga kesehatan,” ujar Yuli kepada wartawan pada Jumat, 3 Juli 2026.
Menurut Yuli, Perpres tersebut akan mencakup ketentuan mengenai sanksi terhadap pelanggaran. Namun, pengaturan lebih rinci akan dijabarkan dalam peraturan turunan yang sesuai dengan kewenangan masing-masing kementerian dan lembaga.
Peraturan ini bertujuan untuk menyatukan berbagai regulasi yang selama ini tersebar di beberapa kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kepolisian. “Di dalam peraturan ini memang ada terkait dengan sanksi, tapi nanti aturan turunan Perpres ini akan diatur lagi di dalam peraturan menteri masing-masing sesuai dengan kewenangannya masing-masing,” jelasnya.
Yuli menambahkan bahwa Perpres tersebut akan mengatur tiga aspek utama perlindungan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Pertama adalah perlindungan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, dan bentuk jaminan lainnya. Kedua, perlindungan terkait keselamatan kerja. Ketiga, perlindungan hukum dan kesejahteraan tenaga kesehatan.
Ia juga menggarisbawahi bahwa ketentuan mengenai pelanggaran, termasuk perundungan atau intimidasi terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan, pada dasarnya telah diatur dalam regulasi yang berlaku saat ini.
