Jakarta, Hasanah.id — Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Endang Aminudin Aziz, baru-baru ini mengungkapkan adanya ketidaksesuaian data perpustakaan sekolah saat melakukan evaluasi literasi nasional. Temuan ini sangat penting bagi perkembangan dunia pendidikan di Indonesia, khususnya dalam penguatan literasi di kalangan masyarakat.
Temuan Data Perpustakaan Sekolah
Perpusnas mencatat bahwa terdapat 219 ribu perpustakaan terdaftar di seluruh Indonesia, di mana 78 persen di antaranya merupakan perpustakaan sekolah. Meskipun demikian, data tersebut bersumber dari Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi lapangan saat verifikasi dilakukan.
“Kami memiliki data 219 ribu perpustakaan yang tercatat secara nasional. Sebagian besar merupakan perpustakaan sekolah,” jelas Aminudin dalam acara Bincang Santai bersama Media yang membahas “Dampak Nyata Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Penguatan Literasi melalui Sarana Perpustakaan yang Nyaman” di Gedung Perpusnas, Jakarta, pada 12 Mei 2026.
Kendala dalam Pengiriman Data
Proses evaluasi yang dilakukan Perpusnas awalnya meminta sampel dari sekitar 67 persen data perpustakaan untuk kebutuhan evaluasi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di berbagai daerah. Namun, banyak perpustakaan sekolah yang tidak mengirimkan data evaluasi kepada Perpusnas. Hal ini membuat kebutuhan sampel tidak terpenuhi sesuai target yang telah ditentukan.
“Faktanya, tidak sampai sepuluh perpustakaan sekolah yang mengirimkan data evaluasi. Sisanya tidak diketahui keberadaannya,” ungkap Aminudin. Menyikapi kendala ini, pihak Perpusnas mengubah jumlah kebutuhan sampel menjadi 250 sekolah setiap kabupaten dan kota setelah berdiskusi dengan pihak terkait.
Pentingnya Validitas Data
Endang Aminudin menilai bahwa adanya ketidaksinkronan data antara Dapodik dan kondisi faktual di lapangan sangat mengkhawatirkan. Temuan ini juga sudah dilaporkan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai langkah untuk meningkatkan akurasi data. Validitas data dianggap krusial untuk mendukung kebijakan dalam penguatan literasi nasional dan program revitalisasi perpustakaan sekolah.
“Mengingat pentingnya literasi bagi perkembangan pendidikan, data yang akurat sangat diperlukan sebagai dasar kebijakan,” imbuh Aminudin. Menyusul perkembangan ini, Perpusnas berkomitmen untuk melakukan upaya lebih lanjut agar data perpustakaan sekolah dapat terverifikasi dan tercatat dengan tepat.
Dengan adanya perhatian yang lebih terhadap validitas data, diharapkan ke depannya program-program penguatan literasi di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, dan perpustakaan sekolah dapat berfungsi dengan baik untuk mendukung peningkatan literasi masyarakat.
