Jakarta, Maret.id — Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berkolaborasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) untuk menyelaraskan langkah dan program dalam mendukung pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan, H. Idy Muzayyad, mengemukakan bahwa 13 program prioritas BAZNAS untuk periode 2026–2031 dirancang untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan yang menjadi fokus utama pemerintah.
“13 program prioritas di periode BAZNAS tahun 2026 sampai 2031 ini, dan kira-kira sebenarnya seluruhnya yang memang kita arahnya ke pengentasan kemiskinan,” ucap Idy saat audiensi dengan jajaran Kantor Staf Presiden (KSP) di Jakarta, Senin (6/7/2026).
Idy juga menjelaskan bahwa implementasi program tersebut disusun agar sejalan dengan target pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita, terutama agenda pengentasan kemiskinan.
“Intinya gini, kami siap untuk penyaluran kita ini sesuai dengan programnya pemerintah, Asta Cita, karena kita juga berelasi dengan Bappenas, terutama soal pengentasan kemiskinan, itu Asta Cita keenam,” tambahnya.
Selain memperkuat sinergi program, BAZNAS mendorong percepatan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) terkait zakat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Regulasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan penghimpunan zakat nasional yang hingga kini baru terealisasi sekitar 10 persen dari total potensi yang ada.
Melalui penguatan regulasi tersebut, BAZNAS memproyeksikan penghimpunan zakat dari sektor ASN dan BUMN dapat mencapai sekitar Rp18 triliun per tahun.
Dana tersebut diperkirakan akan memperluas jangkauan program pemberdayaan dan meningkatkan kapasitas BAZNAS dalam membantu masyarakat miskin.
“Bukan apa-apa, kita kumpulkan kan bukan untuk kita, ini untuk kita salurkan. Bayangkan kalau kita mampu mengumpulkan Rp18 triliun per tahun, berapa banyak yang bisa ditolong? Dan itu potensi nyata di depan mata,” ujar Idy.
Sementara itu, Tenaga Ahli Madya Kedeputian II KSP, Erni Juliana, menyampaikan bahwa audiensi ini bertujuan menyelaraskan pengelolaan zakat dengan berbagai program prioritas Presiden, termasuk pengentasan kemiskinan ekstrem dan penguatan sektor ekonomi syariah.
Ia juga menambahkan bahwa pertemuan ini membahas penguatan ekosistem ekonomi syariah sejalan dengan rencana transformasi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menjadi Badan Ekonomi Syariah.
“Bahwa KSP itu tugas utamanya adalah memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden terkait pengelolaan, pengendalian, dan pengawalan program-program prioritas Presiden dan isu-isu strategis,” tutup Erni.
