Jakarta, Maret.id — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam mendukung program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Langkah ini termasuk pengoordinasian usulan sasaran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari seluruh daerah agar penyalurannya tepat sasaran.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa tahun ini pemerintah menargetkan BSPS untuk 400.000 rumah tidak layak huni.
Jumlah ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, sehingga tantangan dalam pelaksanaannya juga meningkat.
“Oleh karena itu, kita mengoordinasikan daerah-daerah untuk memberikan usulan-usulan by name, by address, dan setelah itu nanti akan diverifikasi dengan data dari BPS (Badan Pusat Statistik),” ucap Mendagri kepada awak media setelah rapat bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Maruarar Sirait serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di kantor pusat Kemendagri, Jakarta, pada Senin, 6 Juli 2026.
Usulan tersebut juga akan dicek oleh jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang memahami kriteria rumah layak menerima bantuan.
Mekanisme serupa juga berlaku untuk usulan bedah rumah di daerah perbatasan.
Pemerintah menargetkan program tersebut untuk 15.000 rumah tidak layak huni di daerah perbatasan.
“Sudah ada usulan lebih kurang 36 ribu (dari daerah perbatasan) dan sekarang dalam proses untuk diverifikasi, validasi oleh BPS dan nanti Kementerian PKP sama-sama bergerak (mengecek),” jelasnya.
Mendagri menegaskan bahwa untuk mempercepat pencapaian target BSPS, Kemendagri bersama Kementerian PKP dan BPS akan menggelar rapat koordinasi lanjutan.
Rapat ini akan melibatkan seluruh kepala daerah, perangkat daerah yang membidangi permukiman, inspektorat daerah, serta jajaran BPS kabupaten/kota.
