Jakarta, Maret.id — Maraknya kasus pekerja migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban praktik scammer online di Kamboja mendorong penelitian mengenai strategi komunikasi politik pemerintah dalam menangani permasalahan ini.
Peneliti Dr. Nani Nurani Muksin, dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), bersama Muhamad Hapipi, mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi UMJ, melaksanakan penelitian yang didukung Hibah Penelitian Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) Tahun 2026. Penelitian ini dilakukan di Balai Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumatera Utara dengan metode Diskusi Kelompok Terfokus (FGD).
Selain FGD, juga dilakukan wawancara mendalam dengan pejabat dari Kementerian P2MI, IOM, ILO, serta para pekerja migran yang pernah bekerja di Kamboja. Penelitian ini bertajuk “Strategi Komunikasi Politik Pemerintah dalam Penanganan Online Scammer di Kamboja bagi Pekerja Migran Indonesia”.
“Kami ingin mengidentifikasi bagaimana komunikator, pesan, media, dan strategi dalam penanganan online scammer,” kata Dr. Nani saat FGD di BP3MI Sumatera Utara, Kamis, 2 Juli 2026.
Menurutnya, fenomena ini bukan hanya masalah kejahatan siber, tetapi juga isu komunikasi publik. “Diperlukan strategi komunikasi politik yang mampu menjangkau masyarakat sebelum mereka memutuskan bekerja ke luar negeri,” tambahnya.
Dr. Nani juga menekankan pentingnya komunikasi yang mudah dipahami, khususnya bagi kelompok usia produktif yang rentan terhadap perekrutan non-prosedural. Penyebaran informasi tentang migrasi aman tidak cukup dilakukan melalui saluran formal saja.
Kombes Pol. Budi Novijanto, Kepala BP3MI Sumatera Utara, menyatakan dukungannya terhadap penelitian ini. “Hasil riset ini sangat dibutuhkan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi komunikasi pemerintah,” ucapnya.
Dalam FGD, peserta membahas berbagai tantangan dalam penanganan kasus, termasuk pola rekrutmen digital dan rendahnya literasi migrasi aman. “Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam kebijakan pemerintah untuk melindungi pekerja migran dari praktik perekrutan non-prosedural,” ujar Muhamad Hapipi.
Diharapkan, penelitian ini dapat mendorong kolaborasi antara pemerintah, akademisi, penegak hukum, dan masyarakat dalam mencegah semakin banyak warga Indonesia menjadi korban online scammer.
