Jakarta, Maret.id — Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji hakim di Indonesia sebagai bagian dari solusi untuk menangani masalah korupsi dan ketidakadilan dalam sistem yudikatif. Ia menjelaskan bahwa langkah strategis ini diambil untuk meningkatkan integritas dan kinerja para hakim di tanah air.
Menurut Presiden Prabowo, kenaikan gaji hakim sebesar hampir 300 persen ini bertujuan untuk memastikan bahwa hakim tidak mudah disogok dalam melaksanakan tugasnya. Dalam sebuah acara di Kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) RI pada Rabu, 13 Mei 2026, beliau menekankan pentingnya kesejahteraan hakim demi penegakan hukum yang lebih baik.
Kenaikan Gaji Hakim
Presiden menyatakan, “Salah satu langkah kita, pertama adalah menaikkan gaji-gaji hakim kita hampir 300 persen. Supaya hakim-hakim kita tidak bisa disogok.” Beliau berpendapat bahwa rendahnya gaji hakim selama ini berkontribusi pada lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Dengan kenaikan yang signifikan ini, diharapkan akan muncul peningkatan dalam peran dan fungsi lembaga yudikatif.
Hakim-hakim diharapkan dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih baik, mengingat gaji yang mereka peroleh akan lebih layak. Hal tersebut dianggap krusial untuk menjaga marwah peradilan serta mendorong penghormatan terhadap profesi hukum. Presiden Prabowo menekankan, “Saya percaya dan yakin masalah korupsi, masalah ketidakadilan, itu harus diselesaikan di Yudikatif.”
Implementasi Mulai Januari 2026
Kenaikan gaji hakim ini berlaku mulai Januari 2026, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2025 yang ditandatangani langsung oleh Prabowo Subianto. Dengan adanya langkah ini, diharapkan integritas dan kesejahteraan para hakim dapat terjamin, sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya tanpa gangguan dari pihak luar.
Beliau menambahkan, keadilan dan penegakan hukum yang berwibawa hanya dapat tercapai jika hakim-hakim dipilih dengan baik dan dihargai selayaknya. “Hakim-hakim kita harus kita hormati, harus dipilih dengan baik, dan harus dikasih penghasilan yang cukup,” ujar Presiden.
Harapan ke Depan
Kenaikan gaji hakim diharapkan dapat mengurangi angka korupsi di pengadilan dan meningkatkan rasa keadilan di masyarakat. Dengan sistem yudikatif yang lebih kuat, masyarakat diharapkan bisa merasakan perubahan positif dalam proses hukum yang lebih transparan dan adil. Setiap langkah yang diambil dalam penegakan hukum akan menjadi cermin bagi masyarakat bahwa keadilan tidak lagi diperdagangkan, melainkan dijunjung tinggi.
Dengan kebijakan ini, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki sistem hukum di Indonesia, sekaligus menegaskan pentingnya peran hakim sebagai garda terdepan dalam menjaga keadilan.
