Jakarta, Maret.id — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) telah mengusulkan kepada Komisi VIII DPR agar biaya yang dibayar oleh jemaah untuk penyelenggaraan haji 1448 Hijriah/2027 Masehi sebesar sekitar Rp42,8 juta per orang.
Usulan ini merupakan bagian dari total Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang mencapai Rp107 juta per jemaah. Pemerintah berusaha mengurangi beban biaya yang ditanggung jemaah di tengah meningkatnya biaya operasional ibadah haji secara global.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan bahwa total BPIH sebesar Rp107 juta terdiri dari dua komponen pembiayaan. “Jadi kalau Rp107 juta, berarti yang dibayarkan oleh jamaah itu sekitar Rp42,8 juta, sedangkan yang dibayarkan melalui nilai manfaat BPKH itu sekitar Rp64,2 jutaan,” ucap Dahnil di Jakarta.
Usulan ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi jemaah mengingat kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Kunci dari pengusulan ini adalah perubahan komposisi pembiayaan antara jemaah dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Pada tahun sebelumnya, komposisi pembiayaan ditentukan jemaah sebesar 62 persen, sementara nilai manfaat BPKH hanya 38 persen. Untuk tahun 2027, Kemenhaj mengusulkan agar porsi pembayaran jemaah menjadi 40 persen dari total BPIH, dengan sisanya ditanggung oleh BPKH.
“Kami berharap usulan pembalikan komposisi ini dapat disetujui DPR lewat Panja Haji, sehingga beban biaya yang harus ditanggung jemaah menjadi lebih ringan,” tambah Dahnil.
Meskipun total BPIH meningkat menjadi Rp107 juta, Dahnil menjelaskan bahwa jumlah ini disusun berdasarkan perhitungan yang mempertimbangkan kenaikan biaya, terutama biaya avtur, tarif penerbangan, serta layanan haji dari Pemerintah Arab Saudi.
Pemerintah optimis bahwa porsi pembiayaan dari nilai manfaat BPKH masih dapat dicapai. Salah satu pertimbangannya adalah akumulasi dana yang tidak digunakan selama penyelenggaraan ibadah haji yang dibatalkan pada 2020 dan 2021 akibat pandemi COVID-19.
Usulan BPIH 2027 ini selanjutnya akan dibahas bersama Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI sebelum disetujui sebagai biaya penyelenggaraan ibadah haji musim 1448 Hijriah/2027 Masehi.
