Jakarta, Maret.id — Sekjen Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengonfirmasi telah meminta klarifikasi kepada Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, sehubungan dengan kontroversi keikutsertaan keluarga dalam rombongan dinas ke Amerika Serikat.
Herman menegaskan bahwa, berdasarkan hasil percakapan tersebut, tidak terdapat indikasi pelanggaran terhadap peraturan keuangan negara. “Saya sudah bertelepon dan tidak ada unsur-unsur melawan terhadap aturan keuangan negara. Beliau juga menyatakan itu hanya untuk kebutuhan administrasi saja,” ucap Herman, Kamis, 9 Juli 2026.
Ia menjelaskan bahwa proses pengurusan visa, perpanjangan paspor, dan exit permit untuk perjalanan luar negeri biasanya dilakukan secara kolektif sejak tahap awal perencanaan. Herman juga mengingatkan bahwa pencantuman nama dalam dokumen administrasi tidak menjamin bahwa perjalanan tersebut pasti akan terlaksana.
“Bisa saja kunjungan ini tidak akan terjadi, karena semua itu sangat bergantung terhadap pihak luar negeri,” jelasnya. Dokumen perjalanan dinas ke luar negeri, tambahnya, hanya berkaitan dengan kebutuhan administrasi pengurusan visa, bukan menggunakan anggaran negara.
Herman meyakini jika keluarga Menteri PU ikut dalam perjalanan tersebut, seluruh biaya akan ditanggung secara pribadi. “Sudah diumumkan bahwa terhadap keluarganya dicantumkan di dalam surat itu hanya untuk kebutuhan visa. Saya meyakini tidak mungkin Pak Dody akan membawa keluarganya dengan uang dinas,” imbuhnya.
Menurut Herman, Dody merupakan pejabat yang dikenal patuh terhadap aturan pengelolaan keuangan negara dan etika penyelenggara negara. “Oleh karenanya, Pak Dody termasuk orang yang patuh terhadap aturan penganggaran, bahkan etika. Saya kira ini hanya untuk kebutuhan visa, kebutuhan exit permit supaya satu grup,” tutup Herman.
