Jakarta, Maret.id — Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI Mochamad Irfan Yusuf mengungkapkan perlunya penyesuaian biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 1448 H/2027 M. Kenaikan biaya pada beberapa kategori layanan menjadi faktor utama dalam perhitungan yang cermat.
Pernyataan tersebut disampaikan Menhaj saat membuka Evaluasi Penguatan Layanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Provinsi Kalimantan Selatan dan Embarkasi Banjarmasin tahun 1447 H/2026 M di Banjarbaru pada Jumat, 10 Juli 2026.
Dia menjelaskan, proses perhitungan BPIH tahun depan dihadapkan pada tantangan signifikan. Ini mencakup ketidakpastian geopolitik, fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat, peningkatan harga bahan bakar avtur, dan tarif layanan di Arab Saudi.
“Kondisi berubah cukup cepat saat kita mulai menghitung BPIH. Nilai tukar dolar bergerak, harga avtur meningkat, dan Pemerintah Arab Saudi juga menaikkan beberapa komponen layanan. Ini harus dipertimbangkan dalam perhitungan haji tahun depan,” ujar Menhaj.
Menhaj juga menunjukkan bahwa komponen biaya dalam mata uang asing berpengaruh besar terhadap penyelenggaraan haji. Perubahan nilai tukar dan biaya penerbangan dapat memengaruhi keseluruhan kebutuhan pendanaan.
Selain itu, banyak layanan bagi jemaah di Arab Saudi mengalami perubahan harga yang signifikan. Hal ini memaksa pemerintah untuk melakukan penyesuaian perencanaan agar standar pelayanan tetap terjaga tanpa mengurangi kualitas layanan kepada jemaah.
“Penyesuaian bukan berarti membebankan seluruh kenaikan kepada jemaah. Pemerintah berupaya mencari formulasi terbaik agar pelayanan terjaga dan biaya jemaah tetap rasional,” tegasnya.
Menhaj menekankan bahwa penyusunan BPIH harus mempertimbangkan keseimbangan antara keberlanjutan pembiayaan dan kemampuan jemaah.
Efisiensi akan diterapkan pada komponen yang masih bisa dioptimalkan, tanpa menurunkan aspek keselamatan dan kenyamanan.
“Prinsipnya, kita harus realistis terhadap kenaikan biaya, tetapi berpihak kepada jemaah. Efisiensi terus dilakukan, namun tidak boleh mengurangi layanan dasar,” kata Menhaj.
Ia menambahkan, evaluasi penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M penting dalam menyusun struktur biaya tahun berikutnya. Setiap penyesuaian biaya akan dibahas dengan hati-hati, mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta keberpihakan kepada jemaah.
Pemerintah akan terus mengoptimalkan setiap komponen pembiayaan agar kenaikan biaya layanan tidak sepenuhnya membebani jemaah.
