Jakarta, Maret.id — Pidato Presiden Prabowo Subianto dianggap sebagai lebih dari sekadar teguran, melainkan sebagai “instruksi moral” bagi aparat keamanan. Hal ini diungkapkan oleh analis komunikasi politik Hendri Satrio yang menyatakan bahwa pesan tersebut menegaskan sumber kewenangan aparat.
“Ini bukan sekadar teguran biasa, ini masuknya perintah. Dia cuma mau mengingatkan agar aparat berhenti merasa menjadi pemilik negara dan ingat bahwa mereka hanya dititipi amanah oleh rakyat,” ujar Hendri Satrio, Founder Lembaga Survei KedaiKOPI, pada Minggu, 12 Juli 2026.
Ia menilai, frasa “sepatu, bintang, topi” yang disampaikan oleh Presiden mencerminkan simbol bahwa pangkat dan jabatan bukanlah hak istimewa yang melekat seumur hidup.
“Kalau masih ada aparat yang merasa pangkat dan seragam membuat dirinya lebih tinggi dari rakyat, berarti dia gagal memahami pesan Presiden di Lombok itu. Pangkat itu diberikan rakyat, bukan turun dari langit,” tegasnya.
Pernyataan Presiden juga mengingatkan bahwa loyalitas aparat jangan hanya ditujukan kepada atasan atau institusi. Loyalitas tertinggi, kata Hendri, harus berkaitan dengan kepentingan rakyat, sesuai dengan pesan Presiden.
“Kalimat Presiden bahwa rakyat tidak ingin korupsi sebenarnya sederhana. Yang rumit justru jika masih ada aparat yang pura-pura tidak mendengar. Kalau pesan sejelas ini masih dianggap angin lalu, berarti persoalannya bukan lagi pada Presiden, melainkan pada telinga para aparatnya,” sambungnya.
Hendri menilai publik selama ini tidak menuntut hal yang rumit. Masyarakat hanya ingin negara hadir melalui aparat yang bekerja dengan jujur, adil, dan tidak menyalahgunakan kewenangan.
“Rakyat kan selama ini tidak meminta aparat menjadi malaikat, cukup adil dan jangan menjadi beban. Jangan sampai seragam yang seharusnya melindungi justru membuat rakyat merasa takut. Saya kira itu inti yang ingin ditegaskan Presiden dalam pidatonya,” tutur Hendri.
Ia pun mengatakan efektivitas pidato Presiden akan terlihat dari perubahan cara kerja aparat dalam melayani masyarakat.
“Dalam politik, pesan pemimpin baru memiliki dampak ketika diterjemahkan menjadi perilaku birokrasi. Publik akan melihat konsistensi aparat dalam menjalankan arahan Presiden, bukan hanya substansi pidatonya,” imbuh Hendri.
