Jakarta, Maret.id — Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menerima audensi dari Pemerintah Kota Subulussalam, serta Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Indragiri Hulu di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada 9 Juli 2026.
Dalam kesempatan ini, Jabo menekankan pentingnya percepatan implementasi program Sekolah Rakyat untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. “Presiden memang maunya cepat, karena masih ada sekitar 4 juta anak yang belum sekolah. Tapi tahapannya tetap harus sesuai mekanisme Kemensos agar penganggaran bisa dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.
Jabo juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat dalam pelaksanaan program tersebut. Dia menegaskan bahwa semua tahapan pembangunan dan pengelolaan program harus mengikuti mekanisme yang berlaku. “Untuk lahan, sertifikat harus dibawa. Kalau tidak bawa sertifikat, urusan sekolah tidak bisa diproses,” tuturnya. Jabo berharap agar Kabupaten Aceh Singkil dapat memiliki Sekolah Rakyat permanen segera, jika memungkinkan tahun ini.
Pada pertemuan tersebut, Wali Kota Subulussalam, Rasyid, menyampaikan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat di wilayahnya sudah memasuki tahap akhir. “Alhamdulillah, Sekolah Rakyat kami sudah tahap finishing. Terakhir progresnya mencapai 74 persen,” jelasnya.
Rasyid menambahkan, percepatan pembangunan dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur untuk mengejar target penyelesaian pada 14 Juli mendatang. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu, Rika Varia Nora, mengungkapkan tantangan di bidang pelayanan sosial, seperti penanganan ODGJ dan ABH yang masih terkendala keterbatasan sarana.
Rika juga menjelaskan bahwa Kabupaten Indragiri Hulu sedang memperbarui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). “Indragiri Hulu menargetkan pembaruan data mencapai 50 persen penduduk pada September dan 100 persen pada Desember 2026,” ujarnya.
Dia memberikan apresiasi kepada Kemensos atas dukungannya dalam pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), khususnya Suku Talang Mamak. Selain itu, pemerintah daerah juga mempersiapkan lebih dari 100 Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) untuk mengikuti Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE).
Menanggapi berbagai usulan dan tantangan tersebut, Wamensos Agus Jabo menyatakan bahwa pemerintah pusat siap berkolaborasi dengan daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan. “Pokoknya saya senang kalau daerah semangat untuk pengentasan kemiskinan. Saya akan dukung selama Kemensos punya program,” imbuhnya.
