Jakarta, Maret.id — Esti Purwanti, anggota Komisi X DPR RI, menyoroti rendahnya minat menjadi guru saat Kunjungan Kerja Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional di Yogyakarta.
Dia mengungkapkan, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dikenal sebagai kota pendidikan masih kekurangan 1.600 tenaga pengajar. “Kita bisa bayangkan bagaimana parahnya kondisi di daerah lain. Karena itu, pemerintah tidak punya pilihan selain membuka formasi sesuai kebutuhan riil di lapangan,” tegas Esti.
Menurutnya, jaminan sosial dan upah yang layak adalah aspek penting yang harus diperhatikan untuk menarik kembali minat masyarakat terhadap profesi guru. “Orang akan enggan menjadi guru ketika tingkat kesejahteraannya diabaikan,” imbuh Esti.
Krisis tenaga pendidik, menurut Esti, tidak hanya terjadi di daerah terpencil tetapi juga telah merambah ke wilayah yang selama ini dianggap barometer pendidikan nasional. Menanggapi masalah ini, Komisi X DPR RI berencana meminta data resmi mengenai jumlah guru yang mengundurkan diri dalam beberapa tahun terakhir. “Langkah ini diambil karena gelombang pengunduran diri ditengarai menjadi indikator kuat bahwa profesi guru mulai kehilangan taji akibat persoalan kesejahteraan yang tak kunjung usai,” tutur Esti.
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga mengingatkan bahwa pemerintah tidak bisa menerapkan aturan yang sama antara sekolah di perkotaan dengan sekolah di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). “Di daerah 3T, kita tidak bisa menuntut jumlah murid per kelas sama dengan daerah normal,” tegasnya, menunjukkan bahwa kondisi geografis sering kali mengharuskan kebijakan yang fleksibel.
Pada akhir pernyataannya, Esti menyampaikan kritik terhadap rencana peluncuran kebijakan pendidikan baru, termasuk program Sekolah Rakyat. Ia menekankan pentingnya persiapan yang matang agar program tersebut tidak dianggap sebagai kebijakan instan.
Pemerintah diharapkan dapat memahami dampak dari kebijakan baru terhadap ekosistem pendidikan yang sudah ada. Esti juga mengingatkan perlunya mitigasi yang baik, terutama terkait dengan potensi penggabungan sekolah dan redistribusi guru agar tidak menciptakan masalah baru. “Kita berharap berbagai kebijakan yang tengah digodok pemerintah saat ini benar-benar mampu memperkuat sistem pendidikan nasional,” tutup Esti.
