Jakarta, Maret.id — Penegakan hukum di Indonesia mendapat sorotan penting terkait dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap upaya pemberantasan korupsi.
Hensa, seorang pengamat kebijakan publik, menekankan bahwa “dukungan dari kepala negara menjadi modal penting agar aparat penegak hukum dapat bekerja secara optimal dalam mengusut perkara-perkara korupsi,” kata Hensa, Minggu, 12 Juli 2026.
Ia menambahkan, “publik tentu patut mengapresiasi ketika Presiden menunjukkan keberpihakan terhadap upaya pemberantasan korupsi.” Dukungan politik tersebut, menurutnya, krusial untuk meningkatkan kepercayaan diri aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka.
Namun, Hensa juga mengingatkan bahwa apresiasi harus dibarengi dengan konsistensi. “Pemberantasan korupsi hanya akan mendapat legitimasi kuat apabila dijalankan secara berkelanjutan, profesional, dan tanpa tebang pilih,” tuturnya.
Di hadapan tingginya harapan publik, Hensa melihat perhatian masyarakat terhadap kinerja Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mencerminkan tingkat kepercayaan terhadap penegakan hukum. “Sejumlah langkah yang dilakukan belakangan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat agenda pemberantasan korupsi,” imbuh Hensa.
Ia menekankan pentingnya kesinambungan dalam upaya ini. “Jangan sampai semangat pemberantasan korupsi hanya kuat pada momentum tertentu. Publik ingin melihat bahwa komitmen ini menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan yang konsisten,” tegasnya.
Dalam pandangannya, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari banyaknya kasus yang ditangani, tetapi juga dari meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. “Pada akhirnya, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pembuktian harus tetap menjadi fondasi utama,” kata Hensa.
Ia menilai bahwa dukungan dari Presiden kepada aparat penegak hukum merupakan sinyal positif yang perlu dipertahankan. “Kalau konsistensi ini terus dijaga, saya kira itu akan menjadi warisan tata kelola pemerintahan yang baik,” tambahnya.
“Apreasi memang layak diberikan, tetapi pengawalan publik juga tetap diperlukan agar semangat antikorupsi terus terpelihara,” pungkas Hensa.
