Jakarta, Maret.id — Ancaman kemarau panjang yang dipicu oleh fenomena El Niño 2026 mulai diantisipasi pemerintah. Langkah-langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan secara nasional.
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menggelar rapat kerja berskala besar. Pertemuan ini melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, ratusan perusahaan pemegang konsesi, dan masyarakat untuk memperkuat koordinasi dalam menghadapi risiko kebakaran selama musim kering.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Moh Jumhur Hidayat membuka Raker Pencegahan dan Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan pada Ekosistem Gambut di Jakarta. “Kebakaran tidak boleh terjadi di dalam wilayah konsesi dan seluruh titik yang berpotensi berkembang menjadi kebakaran harus dicegah sejak awal,” kata Moh Jumhur Hidayat, Menteri Lingkungan Hidup.
Pertemuan ini mencerminkan skala dan tingkat urgensi upaya pencegahan kebakaran hutan, gambut, dan tempat pemrosesan akhir sampah. Ini merupakan bagian dari proses koordinasi yang lebih luas yang melibatkan lembaga pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.
Sebelumnya, Menteri Jumhur Hidayat mengikuti pertemuan di Bali dengan tiga menteri dalam forum ASEAN. Forum ini membahas kebakaran hutan dan lahan, serta potensi kebakaran di kawasan pesisir atau laut. Setiap negara memiliki langkah dan strategi masing-masing untuk mengatasi risiko tersebut.
Keterlibatan dalam forum regional memberikan konteks yang lebih luas bagi pertemuan nasional di Indonesia. Upaya pencegahan ini merupakan respons regional terhadap kabut asap lintas batas dan kebakaran berulang.
Pertemuan tersebut melibatkan hampir 400 perusahaan pemegang konsesi dengan luas wilayah masing-masing mencapai sekitar 100.000 hektare. Jika digabungkan, wilayah konsesi tersebut mencakup jutaan hektare, termasuk perkebunan dan kegiatan industri lainnya.
