Jakarta, Maret.id — Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengkritik pelimpahan penanganan kasus eks Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah ke Kejaksaan Agung. Mereka menilai langkah ini berpotensi melanggar ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2025.
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menjelaskan bahwa mekanisme pelimpahan yang diterapkan saat ini tidak dikenal dalam KUHAP. Penyidik seharusnya tetap mempertahankan berkas perkara dan hanya menyerahkannya kepada jaksa untuk diteliti melalui prosedur P19 atau P21.
“Hubungan antara penyidik dan penuntut umum bersifat koordinatif,” kata Boyamin. Penyidik memegang berkas perkara, sementara jaksa bertugas menilai kelengkapan dokumen tersebut.
“Menurut KUHAP 2025, penyidik dan penuntut umum harus berkoordinasi, dan berkas perkara tetap ada di penyidik,” ucap Boyamin. Dalam kasus ini, Kortas Tipidkor berperan sebagai penyidik yang telah menetapkan tersangka.
Boyamin menegaskan bahwa penyidik seharusnya hanya menyerahkan berkas perkara untuk diteliti, bukan melimpahkan penanganannya. “Kortas Tipidkor sudah menetapkan tersangka berdasarkan pengakuan ini,” tambahnya.
“Jaksa seharusnya menerima berkas untuk dinilai apakah dapat dinyatakan lengkap atau memerlukan petunjuk lebih lanjut,” imbuhnya. Boyamin juga menyatakan bahwa mekanisme yang diterapkan saat ini tidak diatur dalam KUHAP lama maupun yang baru.
“Dengan proses ini, sepertinya kita melanggar KUHAP. Ini tidak sesuai, entah menggunakan KUHAP lama atau baru, karena kedua-duanya tidak ada dalam ketentuan,” pungkasnya.
