Jakarta, Maret.id — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh aparatur negara untuk menjaga integritas dan melakukan introspeksi. Instruksi ini disampaikan di tengah komitmen pemerintah untuk memperkuat pemberantasan korupsi.
Hal ini diungkapkan oleh Muhammad Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI. Qodari menegaskan bahwa arahan Presiden mencakup semua aspek birokrasi negara, termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan.
Presiden Prabowo mengingatkan bahwa setiap aparatur negara adalah pelayan rakyat yang harus bertanggung jawab dalam menjalankan amanah. “Seluruh aparat negara harus menyadari bahwa mereka adalah pelayan rakyat yang diberi amanah untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab,” kata Qodari dalam keterangannya, Selasa, 14 Juli 2026.
Komitmen Presiden untuk memberantas korupsi dianggap penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. “Pemerintah menghormati seluruh proses hukum yang tengah berjalan dan menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum,” jelasnya.
Qodari menegaskan, penegakan hukum harus berlangsung secara adil tanpa pandang bulu. “Tidak boleh ada pihak yang memperoleh perlakuan istimewa di hadapan hukum,” ujarnya.
Lebih lanjut, Qodari menekankan pentingnya penegakan hukum yang transparan dan profesional. Namun, ia mengingatkan agar tindakan oknum tidak digeneralisasi sebagai gambaran suatu institusi.
“Pemerintah mendukung penegakan hukum yang profesional, transparan, serta tidak pandang bulu. Tindakan yang dilakukan oleh oknum tidak mencerminkan keseluruhan institusi,” tegasnya.
Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk menerapkan asas praduga tak bersalah bagi setiap individu yang sedang menjalani proses hukum. Hanya setelah terdapat putusan berkekuatan hukum tetap, status hukum mereka dapat ditentukan.
