Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi III DPR RI M Nasir Djamil menjelaskan bahwa inisiatif Kapolri Jenderal Sigit untuk meredam spekulasi seputar kasus mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah sangat signifikan.
Djamil menilai, komunikasi antarpimpinan lembaga penegak hukum merupakan sinyal bahwa Polri, Kejaksaan, dan TNI tetap berkomitmen menjaga stabilitas dan penegakan hukum. “Dalam waktu singkat, Kapolri mengambil inisiatif mendinginkan suasana yang sempat panas,” tutur Djamil.
Dia menambahkan bahwa pertemuan tersebut dapat meredakan ketegangan yang muncul bersamaan dengan proses hukum yang dihadapi Febrie Adriansyah. Djamil juga mengamati ada perhatian publik terhadap keberadaan personel TNI yang menjaga rumah Febrie, serta kedatangan anggota TNI ke Polda Metro Jaya.
Djamil mengingatkan bahwa tanpa komunikasi yang baik, situasi ini dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menciptakan kesan ketegangan di antara institusi negara. Oleh karena itu, ia menilai langkah “cooling system” yang diambil Kapolri merupakan keputusan yang tepat dan cermat untuk menjaga soliditas antarlembaga penegak hukum.
Di sisi lain, Djamil menekankan pentingnya proses hukum terhadap mantan Jampidsus tersebut tetap berjalan dengan objektif, transparan, adil, dan berintegritas. “Banyak kelompok masyarakat yang menaruh harapan agar pengalihan proses hukum Febrie dari kepolisian ke Kejaksaan tetap mengedepankan profesionalitas,” imbuhnya.
Djamil juga mengingatkan bahwa perkara yang menjerat Febrie merupakan ujian bagi aparat penegak hukum dalam membangun kepercayaan publik. Ia menyatakan, jika proses hukum tidak dijalankan dengan profesional, masyarakat bisa kehilangan harapan akan keadilan.
Untuk itu, Djamil meminta agar Presiden mengevaluasi akar persoalan yang telah memicu dinamika ini agar tidak terulang di masa mendatang. “Kekuasaan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum butuh pengawasan yang ekstra,” tegasnya.
