Jakarta, Maret.id — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menekankan bahwa keberhasilan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak dapat diukur hanya dari pendapatan dan serapan anggaran. Dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat harus menjadi fokus utama.
Pandangan ini disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Guntur Wahono, dalam rapat paripurna mengenai Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, pada Selasa (14/7/2026).
Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi capaian pendapatan daerah yang mencapai 104,65 persen dari target dan mempertahankan opini WTP dari BPK RI. Pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur juga tercatat sebesar 5,33 persen.
Namun, Guntur menegaskan bahwa hasil-hasil tersebut harus diterjemahkan ke dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Ukuran keberhasilan APBD tidak boleh berhenti hanya pada tingginya pendapatan, serapan anggaran… Esensi utama APBD adalah bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan mampu dikonversi menjadi hasil pembangunan yang konkret bagi rakyat,” tegas Guntur.
Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp1,12 triliun. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh sisa belanja pegawai yang mencapai Rp834,77 miliar.
Menurut Guntur, besarnya sisa anggaran ini perlu dievaluasi, mengingat persoalan mendasar yang masih dihadapi Jawa Timur, seperti jumlah penduduk miskin yang mencapai 3,80 juta jiwa dan tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK sebesar 5,99 persen.
Fraksi PDI Perjuangan menekankan bahwa fokus pemerintah provinsi ke depan harus memastikan belanja daerah dapat mengatasi masalah-masalah strategis tersebut. Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, mereka menyampaikan lima rekomendasi strategis.
Rekomendasi tersebut mencakup transformasi perencanaan dan penganggaran berbasis hasil, peningkatan efektivitas belanja pada sektor produktif, percepatan pembangunan sumber daya manusia, serta penguatan ekonomi inklusif melalui sektor pertanian, perikanan, koperasi, dan UMKM.
Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi melalui digitalisasi layanan dan sistem monitoring yang transparan. Meskipun mengemukakan sejumlah catatan kritis, mereka menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
“Kami berharap seluruh catatan strategis ini dipandang sebagai komitmen gotong royong demi menghadirkan pelayanan publik yang jauh lebih baik bagi seluruh rakyat Jawa Timur,” pungkas Guntur.
