Jakarta, Maret.id — Langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang bertemu dengan Panglima TNI serta Jaksa Agung mendapatkan pujian sebagai bentuk kepemimpinan negarawan. Pertemuan ini dilakukan setelah penyerahan penanganan perkara dugaan korupsi terhadap mantan Jampidsus, Febrie Adriansyah.
Pendiri Haidar Alwi Institute, R. Haidar Alwi, menilai keputusan tersebut menunjukkan fokus Kapolri pada stabilitas nasional. “Kapolri menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak boleh berubah menjadi konflik antarlembaga,” kata Haidar.
Ia menambahkan jika Kapolri memilih untuk menjaga stabilitas negara. “Beliau meredam rivalitas dan memastikan proses hukum tetap berjalan tanpa mengorbankan soliditas aparat negara,” sambungnya.
Setelah menetapkan tersangka dan melakukan serangkaian tindakan penyidikan, menurut Haidar, langkah Kapolri bertujuan untuk menghindari gesekan antara Polri, TNI, dan Kejaksaan. “Pesan Kapolri sangat jelas, proses hukum terhadap individu tidak boleh dipelintir menjadi permusuhan antarinstitusi,” tegasnya.
Haidar berpendapat bahwa pertemuan tersebut juga bertujuan menutup ruang bagi pihak-pihak yang ingin membangun narasi rivalitas antarlembaga. “Fokus publik jangan dialihkan pada isu polisi melawan jaksa atau polisi melawan TNI,” imbuhnya.
Ia menekankan agar semua pihak lebih mengawasi substansi perkara dan pertanggungjawaban hukum. Penyerahan perkara kepada Kejaksaan Agung, menurutnya, mencerminkan kedewasaan institusi dalam penegakan hukum. “Polri tidak kehilangan kehormatan dengan menyerahkan perkara,” ujarnya.
Haidar menjelaskan bahwa fondasi penyidikan telah dibangun oleh Polri dan kini menjadi tanggung jawab Kejaksaan Agung untuk menuntaskannya. “Keberanian Kapolri bukan diukur dari mempertahankan kewenangan, melainkan dari keberhasilannya membuka perkara sensitif,” kata Haidar menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional.
Ia menambahkan bahwa keputusan Kapolri juga dapat melindungi penyidik dari konflik antarlembaga. “Inilah kepemimpinan negarawan,” pungkasnya.
