Jakarta, Maret.id — Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) untuk tahun ajaran 2026/2027 menghadapi tantangan signifikan terkait ketimpangan daya tampung sekolah. Banyak sekolah negeri mengalami kelebihan murid yang melampaui kapasitas, sementara sekolah swasta justru kekurangan peserta didik.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan akses dan kualitas pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, meski program Wajib Belajar 13 Tahun sudah dilaksanakan. Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad menegaskan pentingnya peta pendidikan yang komprehensif untuk mengelola distribusi siswa dan daya tampung sekolah dengan lebih baik.
“Perlu ada satu peta yang lebih lengkap berkaitan dengan siswa ini,” kata Habib di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026. Ia menjelaskan bahwa ketimpangan antara sekolah negeri dan swasta masih prevalent di berbagai daerah.
Di satu sisi, banyak sekolah swasta kesulitan menarik murid. Di sisi lain, sejumlah sekolah negeri membuka rombongan belajar melebihi kapasitas, sehingga terpaksa memanfaatkan ruang yang tidak semestinya dijadikan kelas.
Habib mengingatkan bahwa kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas layanan pendidikan dan mengancam keberlangsungan sekolah swasta. Adanya kesenjangan mutu antarsekolah juga memunculkan stigma antara sekolah favorit dan nonfavorit.
Ia juga menyoroti persoalan akses pendidikan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), di mana banyak siswa masih harus menempuh jarak jauh untuk bersekolah. Namun, ia mengapresiasi langkah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti yang dianggap responsif dalam menangani permasalahan pendidikan.
“Secara keseluruhan saya melihat ada progres. Di bawah kepemimpinan Menteri, jarak antara munculnya masalah dengan solusi tidak terlalu lama. Sekarang tidak terjadi lagi pembiaran terhadap persoalan-persoalan yang muncul,” imbuh Habib.
