Jakarta, Maret.id — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kritik tajam kepada para eksportir sumber daya alam, termasuk sawit dan batu bara, yang tidak menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di dalam negeri. Pernyataan ini disampaikan dalam pidato penting di acara Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan di Kejaksaan Agung.
Kewajiban Penyimpanan DHE bagi Eksportir
Presiden Prabowo menegaskan bahwa penyimpanan Devisa Hasil Ekspor di dalam negeri sangat krusial untuk memperkuat stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 yang mewajibkan penyimpanan DHE dari seluruh hasil ekspor sumber daya alam.
Menurut Prabowo, jika aturan ini tidak ada, maka kekayaan Indonesia akan terus dijual tanpa memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan negara. “Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, kelapa sawit kita diekspor, hasil ekspornya tidak ditaruh di Indonesia. Batu bara kita dijual, diekspor, hasil ekspornya tidak ditaruh di Indonesia,” ungkapnya, berbicara tentang konsekuensi dari tidak adanya kebijakan ini.
Komitmen Pemerintah untuk Melindungi Rakyat
Prabowo menambahkan bahwa bukan hanya kelapa sawit dan batu bara, tetapi juga hasil tambang lainnya seperti timah dan emas diekspor tanpa kembali memberikan manfaat bagi rakyat. Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan penyimpanan DHE, sebagai bagian dari upaya untuk melindungi kekayaan alam Indonesia.
“Pemerintah harus berani mengambil langkah tegas dan optimis dalam mengelola sumber daya alam kita,” kata Prabowo. Dalam pidatonya, ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas kepada rakyat. Ia berjanji akan terus melaporkan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa keuntungan dari sumber daya alam digunakan untuk kemakmuran bangsa.
Menatap Masa Depan yang Lebih Baik
Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, Prabowo juga menyatakan harapannya agar Indonesia bisa bangkit dan mengejutkan dunia dengan pencapaian yang luar biasa. Ia berkomitmen untuk menjadikan pemerintahan ini berpihak kepada rakyat dengan mengambil tindakan tegas terhadap segala bentuk kecurangan.
Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan nilai tambah bagi negara. Melalui kebijakan yang tepat dan penerapan aturan yang ketat, diharapkan Indonesia bisa lebih mandiri dan berdaya saing di kancah global.
Dengan kebijakan ini, Prabowo berharap agar semua pihak mendapatkan manfaat yang lebih besar dari potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Keputusan ini diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat.
Dengan langkah-langkah strategis yang telah diambil, Pemerintahan Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya tidak hanya dalam pengelolaan ekonomi, tetapi juga dalam penegakan hukum yang adil demi kepentingan rakyat.
