Jakarta, Maret.id — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa sekitar 10.000 pegawai di kementeriannya terindikasi terlibat dalam transaksi judi online. Data ini diperoleh dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Dody juga menyebutkan bahwa sekitar 4.000 pegawai bermasalah dalam penggunaan sistem absensi elektronik. Temuan ini menjadi dasar untuk memperketat pengawasan serta merotasi sejumlah pejabat di Kementerian PU.
“Dari 38.600 aparatur sipil negara di Kementerian PU, sekitar 15 persen pegawai terindikasi berkaitan dengan transaksi judi online,” ucap Dody. Ia menilai pelanggaran disiplin di kalangan pegawai telah berlangsung cukup lama akibat lemahnya penindakan dan kuatnya hubungan pertemanan di internal kementerian.
“Ini bukan data saya, data PPATK. Judol itu pidana,” kata Dody dalam Podcast Akbar Faizal, Rabu, 15 Juli 2026. Meskipun angka tersebut cukup tinggi, Dody tidak menjelaskan nilai transaksi atau status pemeriksaan terhadap sekitar 6.000 pegawai yang terindikasi.
Belum ada rincian mengenai jumlah pegawai yang telah dikenakan sanksi disiplin atau dilaporkan ke aparat penegak hukum. Dody menekankan bahwa informasi transaksi memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengidentifikasi pemilik rekening dan pola transaksi terkait.
Dody juga menyoroti bahwa satu dari sepuluh pegawai mengalami masalah terkait absensi. “Manipulasi absensi elektronik melibatkan sekitar 4.000 pegawai,” tutupnya.
