Jakarta, Maret.id — Kementerian Pertanian, TNI Angkatan Laut, dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah memperkuat kolaborasi dalam upaya percepatan swasembada kedelai nasional. Langkah ini diambil untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai.
Panen Bersama Sebagai Tanda Kolaborasi
Kolaborasi tersebut ditandai dengan panen kedelai bersama yang berlangsung di Kabupaten Nganjuk pada Kamis, 15 Mei 2026. Acara ini dihadiri oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa kedelai merupakan komoditas strategis yang sangat penting bagi Indonesia, terutama sebagai bahan baku tahu dan tempe. “Jika kita dapat mengatasi masalah kedelai ini, maka kita akan mencapai kedaulatan pangan di Republik ini,” ungkap Amran.
Kondisi Kedelai Nasional dan Produksi Lokal
Saat ini, kebutuhan kedelai nasional masih sangat bergantung pada impor. Data menunjukkan bahwa Indonesia mengimpor sekitar 2,4 juta ton dari total kebutuhan yang mencapai 2,6 hingga 2,7 juta ton per tahun. Kementerian Pertanian mencatat bahwa kebutuhan kedelai nasional pada tahun 2026 diperkirakan mencapai 2,7 juta ton, dengan sekitar 95 persen masih dipenuhi melalui impor.
Dalam lima tahun terakhir, produksi kedelai lokal rata-rata hanya mencapai 227 ribu ton per tahun, dengan luas tanam sekitar 136 ribu hektare dan produktivitas 1,6 ton per hektare. Hingga April 2026, produksi kedelai nasional tercatat sebesar 4.982 ton dari 7.018 hektare lahan yang ditanam.
Di sisi lain, Jawa Timur, termasuk Kabupaten Nganjuk, memiliki potensi yang besar dalam pengembangan kedelai. Rata-rata produksi kedelai di Jawa Timur selama dua tahun terakhir mencapai 54 ribu ton.
Dukungan dan Harapan untuk Petani Kedelai
Kabupaten Nganjuk kini menjadi salah satu pusat produksi kedelai di Jawa Timur, dengan estimasi produksi mencapai 8 ribu ton dari luasan 3.249 hektare. Produktivitas di Nganjuk juga tercatat lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, yakni mencapai 2,2 ton per hektare.
Menteri Amran menekankan bahwa selama ini ketergantungan terhadap impor harus diimbangi dengan pengembangan potensi lokal. “Kita memiliki lahan luas dan petani yang mampu, namun harus ada dukungan yang kuat dari berbagai pihak,” terangnya.
Dalam upaya mendukung program ini, Kementerian Pertanian telah menyalurkan 100 ton benih varietas Grobogan serta bantuan alat pertanian seperti traktor dan bajak singkal. Kolaborasi ini juga termasuk jaminan pasar bagi petani kedelai melalui kerja sama dengan Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia.
Amran mengakui bahwa harga kedelai di tingkat petani menjadi tantangan tersendiri. Saat ini, harga berkisar antara Rp8.000 hingga Rp9.000 per kilogram, dan pemerintah berkomitmen untuk menetapkan harga pembelian pemerintah di kisaran Rp13.500 per kilogram untuk menjaga keuntungan petani.
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, menegaskan pentingnya percepatan swasembada kedelai untuk mengurangi ketergantungan pada impor. “Indonesia mengkonsumsi tahu dan tempe setiap hari, namun kedelainya masih diimpor,” ungkapnya.
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto berharap program ini bisa menjadi model pengembangan kedelai yang dapat direplikasi di berbagai daerah di Indonesia. “Saya ingin ini menjadi satu gerakan nyata yang bisa diterapkan di seluruh wilayah Indonesia,” tutupnya.
Dengan adanya dukungan yang kuat dari pemerintah dan pemangku kepentingan, diharapkan swasembada kedelai dapat segera terwujud demi ketahanan pangan nasional.
