Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak, memperingatkan bahwa setiap eskalasi militer di Selat Hormuz tidak dipandang pasar sebagai peristiwa regional semata melainkan ancaman langsung terhadap keamanan pasokan energi global. Ia menegaskan bahwa pasar sudah merespons risiko jauh sebelum gangguan fisik terhadap aliran minyak terjadi, sehingga yang dibeli pasar saat ini bukan minyak, melainkan ketidakpastian.
Premi Risiko dan Dampak Pasar
Amin menjelaskan bahwa selain naiknya harga minyak mentah, eskalasi meningkatkan premi risiko, biaya asuransi kapal, ongkos logistik, serta tarif pengangkutan energi. Akibatnya, volatilitas di pasar energi ikut menekan neraca biaya global dan menambah tekanan pada rantai pasok.
Harga minyak Brent sempat bergerak mendekati kisaran US$86 per barel seiring meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Amin memperingatkan bahwa yang lebih penting adalah potensi eskalasi yang dapat mendorong harga ke kisaran US$100–US$110 per barel jika arus pelayaran terganggu.
Ancaman Keamanan Energi dan Ekonomi Global
Menurut Amin, jika kondisi tersebut terwujud maka dunia menghadapi energy security shock yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi global. Dampak semacam ini tidak hanya mendorong gejolak komoditas tetapi juga mengganggu perdagangan, produksi dan inflasi di banyak negara.
Ia menekankan bahwa efeknya merembet jauh ke ekonomi domestik negara-negara yang bergantung pada impor energi, termasuk Indonesia, karena fluktuasi harga minyak langsung menambah beban fiskal dan menggoyang nilai tukar.
Dampak terhadap Fiskal dan Stabilitas Domestik
Amin menyoroti paradoks Indonesia sebagai negara penghasil minyak namun tetap bergantung pada impor minyak mentah dan BBM karena produksi domestik menurun sementara permintaan meningkat. Ketergantungan ini membuat Indonesia menjadi ‘importer harga’ sehingga setiap kenaikan harga global memperlebar defisit neraca migas dan menekan ruang fiskal.
Ia menambahkan bahwa lonjakan harga minyak berpotensi meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi jika pemerintah mempertahankan harga BBM domestik. Akibatnya, anggaran yang seharusnya untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur bisa tersedot untuk menutup lonjakan biaya energi.
Inflasi dan Tekanan pada Sektor Riil
Amin menjelaskan bahwa kenaikan harga energi memicu cost-push inflation karena energi adalah input dasar hampir seluruh aktivitas ekonomi. Ketika biaya transportasi, distribusi, dan produksi meningkat, tekanan inflasi menjadi lebih sulit dikendalikan hanya dengan kebijakan moneter karena sumbernya adalah gangguan pasokan.
Dampak lanjutan termasuk menyempitnya margin keuntungan dunia usaha, menurunnya daya saing industri, pengurangan ekspansi investasi, dan potensi pengetatan tenaga kerja yang semuanya dapat menekan konsumsi rumah tangga.
Rekomendasi Kebijakan untuk Ketahanan Energi
Amin mendesak agar pemerintah tidak bersikap reaktif dan segera mempercepat reformasi sektor energi nasional sebagai langkah antisipatif. Pertama, ia mendorong pembangunan cadangan strategis BBM yang memadai dan diversifikasi sumber impor agar Indonesia tidak terlalu tergantung pada kawasan rawan konflik.
Kedua, percepatan peningkatan produksi migas nasional dan optimalisasi lapangan potensial menjadi prioritas. Ketiga, pengembangan energi domestik seperti biodiesel, bioavtur, gas bumi serta energi baru dan terbarukan harus dipercepat sebagai upaya diversifikasi yang juga bernilai geopolitik.
Keempat, Amin mengimbau penguatan disiplin fiskal dan koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta pelaku industri untuk menjaga stabilitas nilai tukar, inflasi, dan kepercayaan pasar jika gejolak global berlangsung berkepanjangan. Ia memperingatkan bahwa instrumen subsidi dan kompensasi pemerintah tidak tanpa batas sehingga kesiapan fiskal menjadi penentu kemampuan merespons guncangan.
Menuju Kedaulatan Energi
Amin menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa solusi jangka panjang bukan sekadar perdebatan tentang apakah harga BBM domestik naik atau tidak. Yang krusial, menurutnya, adalah membangun kedaulatan energi melalui peningkatan produksi domestik, hilirisasi sektor energi, perluasan pemanfaatan bioenergi dan energi terbarukan, serta peningkatan efisiensi konsumsi.
Ia menekankan bahwa ketahanan energi kini merupakan bagian integral dari keamanan nasional karena ketergantungan impor energi secara de facto mengaitkan stabilitas ekonomi domestik dengan dinamika politik negara lain.
