Jakarta, Maret.id — Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim meluncurkan avatar berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dapat diakses publik melalui layanan WhatsApp untuk menjawab pertanyaan warga. Inisiatif ini disebut PMX AI dan diumumkan sebagai upaya memperluas akses publik terhadap informasi pemerintahan dan pelayanan berbasis digital.
Peluncuran Layanan PMX AI
Anwar membuka layanan PMX AI yang dapat dihubungi melalui nomor WhatsApp +60378850523 dan menjanjikan respons otomatis atas pertanyaan yang masuk. Menurut penjelasan resmi, layanan ini dirancang untuk menerima masukan, pandangan, serta aspirasi warga secara langsung melalui avatar digital tersebut.
Pengembangan dan Sumber Data
Avatar PMX AI dikembangkan oleh perusahaan teknologi Zetrix AI dan dilatih menggunakan pidato serta tulisan Anwar Ibrahim, selain kebijakan pemerintah Malaysia. Pembuatnya menyatakan avatar akan terus diperbarui dengan pidato-pidato terbaru untuk menjaga relevansi dan konsistensi jawaban yang diberikan.
Fungsi dan Cakupan Informasi
PMX AI disebutkan menyajikan informasi pemerintahan serta memberikan petunjuk terkait pendidikan, karier, dan pekerjaan bagi pengguna. Layanan ini dimaksudkan sebagai jalur tambahan untuk mempermudah warga mengakses informasi kebijakan dan program pemerintah tanpa harus melalui saluran administrasi tradisional.
Anwar menyatakan harapannya avatar tersebut dapat menjadi wadah aspirasi rakyat dan membantu membuat kebijakan yang berpijak pada kehendak publik. Pernyataan itu menegaskan niat pemerintah untuk meningkatkan keterlibatan warga dalam proses pemerintahan melalui teknologi digital.
Respons Publik dan Isu Privasi
Peluncuran avatar AI semacam ini biasanya memicu perdebatan terkait akurasi informasi, privasi data, dan kemampuan sistem menjawab pertanyaan kompleks. Para pengamat teknologi dan advokat privasi sebelumnya menyoroti kebutuhan transparansi mengenai data pelatihan, mekanisme koreksi kesalahan, dan perlindungan data pengguna.
Pihak pengembang menyatakan komitmen untuk memperbarui model secara berkala, namun detail teknis terkait pengelolaan data dan algoritme belum sepenuhnya dipublikasikan. Kepastian mengenai mekanisme audit dan pengawasan independen menjadi salah satu aspek yang dinantikan oleh publik dan pengamat.
Langkah pemerintah Malaysia menghadirkan avatar AI ini menggambarkan tren global pemanfaatan kecerdasan buatan dalam komunikasi publik. Implementasi lebih lanjut akan menjadi ujian bagi kemampuan teknologi untuk mendukung komunikasi pemerintahan yang transparan, akurat, dan bertanggung jawab.
