Jakarta, Maret.id — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mempercepat reformasi birokrasi. Ini dilakukan melalui penyederhanaan regulasi dan digitalisasi layanan pemerintahan.
Prabowo menyatakan, meski Indonesia berada di jalur yang tepat dalam pembangunan, evaluasi tetap diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan. “Kita yakin berada di arah yang benar, tapi kita juga waspada. Kita koreksi diri, kita tahu bahwa efisiensi kita masih kurang,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 20 Juli 2026.
Menurutnya, jumlah regulasi yang terlalu banyak menjadi salah satu faktor yang menghambat efisiensi. Untuk itu, Prabowo menekankan pentingnya menyederhanakan birokrasi melalui teknologi digital. “Saya tegaskan di sini, kita harus sederhanakan pemerintahan. Kita akan mulai melaksanakan atau sudah merintis ke arah digitalisasi pemerintahan,” kata Prabowo.
Pemerintah saat ini juga sedang merintis digitalisasi pemerintahan melalui berbagai program transformasi digital, termasuk GovTech. Prabowo berharap implementasi Kartu Identitas Nasional Tunggal dapat segera direalisasikan agar layanan publik semakin terintegrasi dan mudah diakses.
“Saya berharap nanti single national identity card bisa dieksekusi, bisa diimplementasi dengan sebaik-baiknya,” ungkapnya. Ia menilai bahwa sistem perlindungan sosial Indonesia saat ini sudah kuat. “Salah satu prestasi kita adalah bahwa sekarang kita memiliki sistem perlindungan sosial yang menurut saya, merupakan salah satu yang terkuat di dunia,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menekankan bahwa berbagai capaian pembangunan saat ini merupakan hasil estafet kepemimpinan para presiden sebelumnya.
