Jakarta, Maret.id — Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemanfaatan teknologi menjadi salah satu solusi untuk mempercepat layanan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Senin, 20 Juli 2026. “Seluruh pelayanan yang memungkinkan harus tersedia secara digital. Rakyat tidak perlu mengantre berjam-jam,” ucap Presiden Prabowo.
Dia menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pelayanan yang layak bagi masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendirikan Mal Pelayanan Publik (MPP). MPP berfungsi sebagai pusat terpadu yang menawarkan berbagai layanan dari instansi pemerintah pusat, daerah, BUMN, BUMD, hingga sektor swasta.
“Kita juga telah menghadirkan Mal Pelayanan Publik di 313 kabupaten dan kota. Dalam satu tempat, masyarakat dapat mengakses hingga 150 jenis pelayanan. Ini adalah kemajuan,” lanjut Presiden Prabowo. Saat ini, jumlah MPP yang beroperasi mencapai 62 persen dari total 514 kabupaten dan kota.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus berupaya mendampingi pemerintah daerah dalam membangun MPP. “Kami ingin setiap masyarakat Indonesia merasakan kemudahan akses dan kecepatan pelayanan tanpa terkecuali,” kata [Nama], Juru Bicara Kementerian PANRB.
Presiden Prabowo juga mengingatkan agar perkembangan fisik MPP diimbangi dengan digitalisasi pelayanan yang menyeluruh. Hal ini bertujuan agar kemudahan akses layanan publik dapat menjangkau lebih luas.
